Direktur HAM pada JAM Pidsus DR Yuspar, SH, MH

Kejagung Tepis Minta Kenaikan Anggaran Penyelesaian kasus HAM Berat

Jakarta (Independensi.com)
Kejaksaan Agung tepis meminta kenaikan anggaran khususnya untuk penanganan dan penyelesaian perkara Hak Asasi Manusia berat yang pengelolaannya berada di bawah Direktur HAM pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

Bahkan dalam APBN-P yang diajukan masih tetap sama dengan DIPA tahun 2019 yaitu sebesar Rp702.625.000 karena anggaran pada 2019 tersebut belum terserap sama sekali.

“Karena penyerapan anggaran harus berbasis kinerja,” kata Direktur HAM pada JAM Pidsus Yuspar kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Yuspar menegaskan sampai saat ini perkara pelanggaran HAM Berat yang penyelidikannya dilakukan Komnas HAM belum terpenuhi syarat formil dan materiil secara yuridis.

“Dampaknya sampai saat ini anggaran yang ada untuk tahun 2019 belum terserap sama sekali,” kata mantan Wakil Jaksa Tinggi Jambi ini.

Oleh karena itu dia menilai salah alamat jika anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menanyakan anggaran penanganan dan penyelesaian perkara HAM berat kepada Kejaksaan Agung.

“Lebih tepat jika soal anggaran ditanyakan kepada Komnas HAM selaku Penyelidik HAM Berat atas penggunaan anggaran negara yang digunakan Komnas HAM,” ucap Yuspar.

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu sebelumnya dalam pernyataan di media mengkritik sikap Kejagung yang meminta kenaikan anggaran untuk program penanganan dan penyelesaian kasus HAM berat.

Menurut Masinton permintaan kenaikan anggaran yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III pada Selasa (3/9/2019) tersebut tidak sebanding dengan kinerja Kejagung dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM berat.

Seperti diberitakan Wakil Jaksa Agung Arminsyah dalam rapat kerja dengan Komisi III meminta kenaikan anggaran untuk program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp. 285,677 miliar.

Sementara berdasarkan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020, Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran sebesar Rp 147,245 miliar. (MUJ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *