GRESIK (Independensi.com) – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai salah satu kegiatan legislatif, dilakukan Hj Lilik Hidayati anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Gresik Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Kamis (28/1) diikuti perwakilan masyarakat beserta Lurah setempat. Serta, perwakilan TNI, Polri dan Camat Gresik.
Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi II DPRD Gresik ini menerima sejumlah aspirasi. Mulai persoalan Kantor Kelurahan Pekelingan yang dinilai kurang layak dan harus direlokasi hingga persoalan banjir kawasan perkotaan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Menurut Lilik sapaan akrab Hj Lilik Hidayati fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat, yakni menyerap segala aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPRD Gresik.
“Semua aspirasi masyarakat yang masuk ke kami, akan kita akomodir untuk kemudian bisa direalisasikan sesuai dengan ketentuan. Seperti yang diamanatkan undang undang nomor 25 Tahun 2004, bahwa perencanaan pembangunan harus mengoptimalkan pendekatan partisipatif masyarakat sehingga perencanaan yang di susun mencerminkan kondisi riil yang ada,” ujarnya.
“Sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD, serap aspirasi melalui Musrenbang ini pentingnya untuk mengetahui langsung apa yang dikeluhkan masyarakat. Maka kami hadir, untuk menindaklanjuti segala aspirasi untuk kemudian kita usulkan penganggaran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik,” tutur.
Ditambahkan Lilik, persoalan yang terjadi ditengah masyarakat jika ditelaah satu persatu sangatlah komplek. Terbukti dalam Musrenbang yang dilakukanya, banyak sekali keluhan atau aspirasi dari masyarakat yang masuk.
“Terkait persoalan banjir kawasan perkotaan, tentunya akan kami teruskan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik untuk menindaklanjutinya. Karena, hal itu menjadi tanggungjawab dan wewenang mereka,” tegasnya.
“Begitu juga dengan relokasi Kantor Kelurahan Pekelingan, sebab kantor yang ditempati saat ini sangat terbatas dan kurang representatif. Untuk itu kami akan mendorong Pemkab Gresik, agar bisa secepatnya terealisasi,” ungkapnya.
“Yang tak kalah pentingnya dari itu semua, saat pendemi Covid-19 ini. Saya juga ingin terus mengajak dan mendorong masyarakat khususnya pelaku UMKM agar tetap bisa bertahan,” lanjut Lilik.
“Tak bisa dipungkiri, pandemi Covid-19 telah menciptakan persoalan ekonomi tersendiri bagi pelaku UMKM. Mulai penurunan penjualan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku hingga sulitnya mencari modal,” kata politisi kawakan ini.
“Untuk persoalan-persoalan itu, kami akan berusaha membantu mencarikan solusi terbaik bersama Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM selaku OPD terkait. Agar pelaku UMKM tidak gulung tikar dan yang ingin merintis UMKM bisa terfasilitasi,” imbaunya.
“Apalagi Pekelingan ini termasuk daerah yang banyak pelaku UMKM nya, yang sudah sangat dikenal. Baik yang bergerak dibidang pengerajin songkok atau peci, hingga kuliner. Sehingga langkah penanganan yang cepat dan tepat langsung pemerintah daerah untuk mempertahan ekonomi masyarakat kecil ini,” tandasnya. (Mor)