foto birkompu

Kementerian PUPR Salurkan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Warga Terdampak Gempa Jatim

Loading

JAKARTA (Independensi.com)  – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut membantu penanganan darurat bencana gempa bumi yang mengguncang sejumlah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 SR terjadi di laut sekitar 90 km barat daya dari Kabupaten Malang, Sabtu (10/4/2021) lalu.

Upaya tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan sumber daya dan personel di balai-balai Kementerian PUPR yang berada di Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam masa tanggap darurat, yang paling penting adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.

“Kami sangat concern dengan air bersih terutama di tempat-tempat pengungsian. Kita juga manfaatkan instalasi pengolahan air minum (IPA) terdekat maupun IPA mobile untuk mensuplai air bersih, khususnya ke posko pengungsian”, kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) telah berkoordinasi dengan Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kota/Kabupaten terdampak serta Pemerintah Daerah untuk penyediaan logistik dan penyediaan pos pengungsian bagi masyarakat terdampak. Saat ini telah dimobilisasi 1 unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas  2.000 liter, 5 unit Hidran Umum (HU) kapasitas 1.000 liter, dan 5 unit HU kapasitas 2.000 liter.

Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi di lapangan terdapat kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) yang harus segera disalurkan berupa 5 unit HU kapasitas 1.000 liter dan 5 unit HU kapasitas 2.000 liter serta tenda darurat ukuran 4X6 sebanyak 2 unit.

“Rencana distribusi sarpras sementara disalurkan di Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Ampelgading sebanyak 2 unit Hidran Umum dan Kecamatan Dampit 2 unit Hidran Umum,” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jatim M. Reva Sastrodiningrat.

Langkah-langkah tanggap darurat juga dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jawa Timur-Bali dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) IV dengan menyisir wilayah kabupaten/kota sebagai upaya inventarisasi dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi. Hasil pemeriksaan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan tidak terdapat kerusakan pada ruas jalan nasional seperti ruas Turen – Kepanjen – Blitar – Tulungagung. Kemudian juga ruas Sendang Biru – Balekambang (JLS – Non Status) – Kedungsalam – Batas Blitar/Malang – Simpang 5 Purwodadi dilaporkan tidak terdapat kerusakan dan arus lalu lintas lancar.

Gempa bumi di lepas pantai selatan Kabupaten Malang menyebabkan hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdampak. Wilayah terdampak paling parah yakni di Kabupaten Malang, Pasuruan, Trenggalek, Blitar, Probolinggo, Jember, Kota Batu dan Kota Malang. Selain mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, gempa bumi juga merusak sejumlah fasilitas kesehatan, rumah peribadatan, kantor pemerintahan, rumah susun, dan perumahan warga. (wst)