JAKARTA (Independensi.com) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM berkat terpilih sebagai salah satu pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik tingkat kementerian/lembaga tahun 2022.
Penghargaan dalam bentuk piagam diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM Yassona Hamonangan Laoly kepada Sekretariat Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto dalam Pertemuan Nasional JDIH, di Jakarta belum lama ini.
Menurut Ernadhi dalam keterangannya, Kamis (20/10/2022) penghargaan yang diterima pihaknya tidak terlepas dari upaya dan komitmen BPKP dalam menjalankan mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokomentasi dan Informasi Hukum.
“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2021, JDIH BPKP dinilai tercepat dan terintegrasi secara nasional,” katanya seraya menyebutkan
pencapaian ini tidak membuat pihaknya berhenti berinovasi.
“Saya berharap tahun depan kita bisa meningkatkan pencapaian. Karena itu BPKP terus melakukan reformasi dan inovasi untuk membangun JDIH yang terpadu dan terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Eri Satriana menambahkan penghargaan yang didapat BPKP merupakan sebuaj batu loncatan dari sebelumnya BPKP menjadi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan JDIH.
“Penghargaan yang diraih merupakan bagian dari kelengkapan proteksi hukum BPKP dalam menjalankan tugas pengawasan,” ujarnya.(muj)