JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus pemberantasan korupsi dalam proyek pembangunan perkeretaapian oleh Komisi Pmberantasan Korupsi (KPK)
Menhub juga menyampaikan keprihatinannya disertai permintaan maaf atas adanya kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan.
“Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini,” ujar Menhub, di Jakarta, Kamis (13/4).
Menhub menjelaskan, tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi dan akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran.
“Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,” ucap Menhub.
Ke depan, Menhub akan melakukan audit untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian.
“Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya, dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatn transportasi,” tutur Menhub.
Sebagaimana diketahui KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap 6 orang ASN Kempenterian Perhubungan dan 4 orang dari perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian di Sulaewi, Jawa dan Sumatera.
(hpr)