Jakarta- Direktur Eksekutif Semar Politik Indonesia (SPIN) Mawardin Sidik menanggapi sinyal dukungan organisasi Desa Bersatu terhadap pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sinyal dukungan dari organisasi gabungan delapan organisasi perangkat desa itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk “Silaturahmi Nasional Desa 2023” di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran.
Mawardin menegaskan, dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sudah jelas diatur bahwa perangkat desa termasuk kepala desa dilarang terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan politik praktis.
“Artinya, unsur penyelenggara pemerintahan desa tersebut mesti menjaga netralitas dan independensinya, fokus pada tugas dan fungsinya,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Jumat 24 November 2023.
Mawardin melanjutkan, jika diasumsikan mereka belum memahami atau belum bisa menerjemahkan aturan itu dalam tindakan praksis, maka ‘pekerjaan rumah’ pihak berwenang untuk melakukan sosialisasi akan bahaya ketidaknetralan. Karena hal itu akan berimbas pada diskriminasi pelayanan publik di arus bawah lantaran berbeda preferensi politik.
“Pemerintah, dalam hal ini Bawaslu di semua level, mestinya memberi imbauan agar para perangkat desa tidak mengadakan aktivitas yang mengandung pesan keberpihakan kepada paslon tertentu, agar Pemilu 2024 berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Keberpihakan kepada capres-cawapres, nanti saja di TPS sesuai preferensi politiknya,” tegas Mawardin.
Dia melanjutkan, loyalitas perangkat desa seyogianya kepada negara dan rakyat, bukan kepada blok politik yang sedang bertanding.
“Perangkat desa mesti menjaga kohesivitas masyarakat desa, jauh dari ketegangan akibat perbedaan pilihan politik. Kalau ada indikasi pelanggaran netralitas, maka harus dilaporkan ke pihak terkait dengan menunjukkan bukti yang kuat, bukan hanya isu semata,” pungkasnya.