JAKARTA (Independensi.com) – Berawal dari kedatangan salah satu kepala desanya yang meminta bantuan untuk merehab atau memperbaiki salah satu rumah warganya yang sudah tidak layak huni membuat hatinya tergelitik dan tergerak untuk membantu.
Meskipun dia tahu pos anggaran untuk merehab rumah tidak layak huni (RTLH) atau semacam program “bedah rumah” tidak ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
“Waktu saya cek di APBD memang nggak ada anggarannya, maka tidak ada program bedah rumah untuk warga yang tempat tinggalnya tidak layak huni,” ungkap Penjabat (Pj) Bupati Tapteng Sugeng Riyanta mengawali perbincangan dengan Independensi.com di Jakarta, Jumat akhir pekan lalu terkait program “bedah rumah” masyarakat yang belakangan gencar dilakukan Pemkab Tapteng.
Keprihatinnya kemudian bertambah ketika sepekan balik ke Yogyakarta untuk menghadiri wisuda putrinya. Karena sang Kades mengabari dan mengirimkan foto rumah warganya itu sudah roboh karena kena angin.
Balik ke Tapteng dia pun kemudian berpikir keras bagaimana membantu membangun kembali rumah warga tersebut. “Sedihnya lagi karena rumah itu ditempati Janda anak tiga. Jadi saya terus berpikir bagaimana membantunya.”
Sugeng akhirnya memerintahkan sang kades bersama warganya untuk gotong-royong. “Dia bilang sudah. Tapi baru dapat Rp2 juta. Sedangkan untuk rehab rumah saya tanya anggaranya sekitar Rp25 juta Insya Allah sudah bisa jadi dengan ukuran enam kali tujuh meter, ” tuturnya.
Tanpa pikir panjang dia langsung menyanggupinya mencarikan dana. “Saya terus bilang ke kadesnya, ya sudah sekarang bagaimana caranya bangun saja. Nanti uangnya saya carikan. Sedang uang yang Rp2 juta untuk sembako buat warganya itu.”
Selanjutnya dia pun mengumpulkan donasi dari berbagai pemangku kepentingan di daerahnya termasuk kepada Baznas yang kemudian ikut membantu. “Saya juga kemudian bicara dengan Ketua Apdesi apa kades disini bisa bantu nggak melalui iuran. Bisa pak tapi kecil-kecil. No problem saya bilang,” kata ayah dari dua putri ini.
Pengumpulan donasi pun dilakukan Sugeng dengan berbicara kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Tenaga Kesehatan dan para Camat melalui di Group. “Dari situ saya kumpulin dan Alhamdulillah terkumpul uang donasi untuk perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp150 juta,” ungkapnya.
Setelah berhasil membantu satu warganya yaitu Ibu Marince Manalu, warga di Desa Madani Kecamatan Sorkam Barat, ternyata membuat para kades lain ikut mengajukan permintaan agar rumah warganya yang tidak layak huni dibantu.
“Waduh kok kaya gini. Kalau gitu saya pikir harus mencari CSR (Corporate Social Responsibility). Karena rumah tidak layak huni di Tapteng sekitar 700 rumah. Tapi sementara ini yang sudah bisa kita bantu dari donasi yang dikumpulkan baru empat rumah,” kata Sugeng yang profesi aslinya adalah seorang penegak hukum yaitu Jaksa.
Rupanya harapan tersebut seperti gayung bersambut setelah mendapat respon dari pihak PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang diminta bantuannya dengan bersedia membantu melalui CSR. “Alhamdulillah BTN komitmen membantu merehab 27 rumah warga kami dengan satu rumah kita bantu Rp25 juta,” ungkapnya.
Dukungan pihak BTN menyemati dirinya untuk mengirim surat kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta bantuan. “Pak Luhut kan hebat. Jadi entah dicarikan darimana saya akan kirim surat permintaan bantuan ke beliau.”
Sugeng bahkan mengatakan jika perlu akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk minta bantuan. “Saya mau minta bantuan Presiden atau Banpres. Karena saya tidak butuh proyek. Karena kalau proyek lama.”
Dia mengakui apa yang dilakukan untuk membantu masyarakat di Kabupaten Tapteng adalah sebagai pengabdian dirinya selaku Penjabat Bupati Tapteng sejak dilantik pada 15 November 2023 oleh Penjabat Gubernur Sumatera Utara.
“Semua yang saya lakukan dengan ikhlas untuk membantu bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat Tapteng. Tanpa membeda-bedakan agama, suku dan ras,” kata Sugeng mengakhiri perbincangan.
Sugeng sendiri saat ditugaskan sebagai Pj Bupati Tapteng adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan baru-baru ini dimutasi menjadi Wakajati Jawa Tengah.(muj)