JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan hunian layak dan terjangkau di Kalimantan Utara melalui program perumahan terintegrasi. Langkah ini ditegaskan Menteri PKP Maruarar Sirait usai pertemuan dengan Gubernur Zainal A. Paliwang di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Pertemuan tersebut turut melibatkan pimpinan lembaga pembiayaan perumahan nasional seperti Permodalan Nasional Madani (PNM), Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BP Tapera, guna menyusun langkah konkret percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perbatasan tersebut.
Menteri PKP menegaskan pendekatan yang dijalankan tidak parsial, melainkan menyeluruh dan saling terhubung mulai dari penanganan kawasan kumuh hingga penyediaan rumah subsidi dan renovasi rumah tidak layak huni.
“Kita membangun secara komprehensif. Pertama, menuntaskan satu kawasan kumuh menjadi tidak kumuh. Kedua, renovasi rumah tidak layak huni melalui program BSPS. Ketiga, mempercepat penyediaan rumah subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapat akses hunian layak,” ujar Maruarar Sirait.
Selain pembangunan fisik, program ini diperkuat melalui penguatan ekonomi keluarga. Pemerintah menyiapkan Kredit Program Perumahan (KPP) serta dukungan pembiayaan ultra mikro bagi ibu-ibu peserta program Mekaar di Kalimantan Utara. Skema ini diharapkan meningkatkan daya beli sekaligus kapasitas pembiayaan masyarakat untuk memiliki rumah.
Sebagai target awal 2026, Kementerian PKP mendorong penyediaan kuota 2.000 unit rumah subsidi di Kalimantan Utara. Pemerintah daerah diminta menyiapkan data calon penerima berbasis segmen profesi agar program tepat sasaran.
“Kalau bisa tahun ini siapkan kuota 2.000 rumah subsidi. Pemda agar mempersiapkan segmen profesi dan data calon penerima sehingga rencananya matang,” tegasnya.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyatakan kesiapan daerah mendukung percepatan program, termasuk melalui dukungan APBD dan koordinasi lintas sektor. Ia menilai kehadiran program hunian terintegrasi sangat penting dalam upaya bertahap mengurangi kemiskinan dan menata kawasan kumuh di daerahnya.
“Perencanaan sudah kami siapkan bersama para pemangku kepentingan daerah. Kawasan kumuh akan kami tata menjadi kawasan indah, asri, dan tidak kumuh lagi. Kehadiran negara di tengah masyarakat sangat penting,” ujarnya.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan, Kementerian PKP memastikan program perumahan di Kalimantan Utara berjalan terintegrasi, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.
About The Author
