JAKARTA (Independensi.com) – Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, mengajukan sebuah konsep yang disebut sebagai “Teori Kerusuhan Era Digital Bu” untuk menjelaskan fenomena kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 dan dinamika sosial baru yang muncul di tengah perkembangan teknologi digital.
Dalam esainya yang dirilis di Jakarta, Selasa (16/6) Denny JA menilai kerusuhan yang dipicu oleh kematian seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tidak dapat dijelaskan secara utuh hanya dengan menggunakan teori-teori sosial klasik yang selama ini menjadi rujukan utama dalam memahami konflik sosial.
Menurut Denny, peristiwa yang terjadi pada Agustus 2025 memperlihatkan bagaimana kemarahan publik dapat menyebar secara masif melalui media sosial dan membentuk gelombang protes dalam waktu sangat singkat.
“Peristiwa itu bukan sekadar kerusuhan, tetapi gejala sosial yang menunjukkan lahirnya pola baru dalam masyarakat digital,” ujarnya.
Denny menjelaskan bahwa teori-teori besar seperti Relative Deprivation yang dikembangkan Ted Robert Gurr, Resource Mobilization Theory oleh McCarthy dan Zald, hingga Networked Protest Theory dari Manuel Castells dan Zeynep Tufekci masih relevan, tetapi belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas kerusuhan di era algoritma.
Ia menilai teori Relative Deprivation mampu menjelaskan rasa ketidakadilan yang memicu kemarahan sosial, namun belum memperhitungkan peran media sosial dan algoritma dalam mempercepat penyebaran emosi kolektif.
Sementara itu, Resource Mobilization Theory dianggap kurang mampu menjelaskan bagaimana ribuan orang dapat bergerak secara serentak tanpa organisasi formal, melainkan melalui jaringan digital yang cair.
Adapun Networked Protest Theory dinilai berhasil menjelaskan proses penyebaran protes melalui internet, namun belum memberikan perhatian yang cukup terhadap kondisi ekonomi dan kerentanan kelompok pekerja digital.
Berangkat dari kekosongan tersebut, Denny mengusulkan Teori Kerusuhan Era Digital yang dibangun di atas lima variabel utama.
Variabel pertama adalah economic grievance atau keresahan ekonomi yang muncul akibat tekanan biaya hidup, menurunnya daya beli, dan ketidakpastian masa depan.
Variabel kedua adalah Digitally Vulnerable Class (DVC) atau kelas rentan digital, yang mencakup pekerja platform seperti pengemudi ojek daring, kurir, pekerja lepas digital, hingga kreator konten skala kecil.
Menurut Denny, kelompok ini menghadapi tiga bentuk kerentanan sekaligus, yakni ekonomi, algoritmik, dan harapan sosial.
Variabel ketiga adalah social media amplification atau fungsi media sosial sebagai pengganda emosi kolektif yang mampu mengubah persoalan lokal menjadi isu nasional hanya dalam hitungan jam.
Variabel keempat adalah trigger and provocation, yakni kehadiran simbol pemicu yang memicu empati publik dan dapat diperbesar oleh disinformasi maupun provokasi.
Sedangkan variabel kelima adalah broken social contract, yakni kondisi ketika masyarakat merasa negara gagal memenuhi harapan dasar terkait perlindungan, keadilan, dan kesempatan hidup yang lebih baik.
Denny merumuskan bahwa kerusuhan digital merupakan hasil interaksi kelima faktor tersebut yang saling memperkuat satu sama lain.
“Kerusuhan digital bukan hanya soal siapa yang marah, tetapi juga bagaimana kemarahan itu diperbesar oleh algoritma, dipicu oleh simbol yang kuat, dan tumbuh dalam situasi ketika kepercayaan terhadap negara mengalami erosi,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa negara pada era digital tidak lagi menjadi aktor pasif karena memiliki berbagai instrumen untuk merespons gejolak sosial, termasuk penggunaan teknologi informasi dan pengelolaan ruang digital.
Lebih lanjut, Denny menilai kemunculan kelas rentan digital merupakan fenomena sosial penting abad ke-21, sebagaimana proletariat menjadi simbol Revolusi Industri dan precariat muncul pada era globalisasi.
“Jika proletariat adalah anak mesin industri, maka Digitally Vulnerable Class adalah anak algoritma,” tulisnya.
Menurut dia, teori tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjelaskan kerusuhan yang terjadi di Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi kerangka analisis untuk memahami berbagai gejolak sosial di banyak negara yang menghadapi kombinasi tekanan ekonomi, ketergantungan digital, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Denny menegaskan bahwa perubahan sosial berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan teori yang digunakan untuk memahaminya. Karena itu, ilmu sosial perlu terus memperbarui cara pandangnya terhadap masyarakat yang hidup dalam ekosistem digital.
“Sejarah tidak berubah ketika rakyat mulai marah. Sejarah berubah ketika kita akhirnya memahami mengapa mereka marah,” tulis Denny JA dalam penutup esainya.
About The Author
