BEKASI (Independensi.com)- Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi berada di kisaran 8,3 persen dari total 3,3 juta jiwa penduduk. Jumlah ini menjadi dasar penting bagi untuk mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
Pengakuan itu, disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat menerima bantuan dari Kementerian Sosial, kemarin di Bekasi.
Ketika itu, Pemkab Bekasi menerima bantuan dari Kemensos senilai Rp 776.360.500 dalam kegiatan Penyaluran Terpadu Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi).
Tahun 2025, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Bekasi mencapai 20.000 kepala keluarga atau sekitar 69.000 jiwa, tambah Asep.
Realisasi bantuan Kementerian Sosial Republik, merupakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sebagai fondasi intervensi sosial.
Saat penerimaan, dihadiri ratusan masyarakat Kabupaten Bekasi. Di hadapan peserta, disampaikan PKH masih menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya tahan keluarga rentan.
Kegiatan Atensi tersebut, dirangkaikan dengan operasi katarak, khitanan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penyaluran bantuan kewirausahaan. Pendekatan ini menunjukkan intervensi sosial tak semata berbasis santunan, melainkan juga pemulihan fungsi sosial dan penguatan kemandirian ekonomi.
Bupati Asep menambahkan, efektivitas program sangat ditentukan oleh sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah daerah, harus hadir bukan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai fasilitator yang memastikan bantuan tepat sasaran, ujarnya.
Dengan nilai bantuan tersebut, menjadi bagian dari upaya menjaga jaring pengaman sosial di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga. (jonder sihotang)
About The Author
