JAKARTA (Independensi.com) – Sebuah langkah strategis baru diambil dalam upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. PT Padigital Graha Utama (PADIGITAL) resmi menjalin kerja sama dengan Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Indonesia dalam sebuah gerakan nasional digitalisasi desa yang berfokus pada pemberdayaan petani dan regenerasi pertanian melalui teknologi.
Kolaborasi ini dinilai sebagai bentuk nyata dari implementasi visi besar Presiden Republik Indonesia dalam mengembalikan kejayaan swasembada pangan. “Swasembada pangan bukan mimpi. Itu pernah kita capai di masa Presiden Soeharto. Kini saatnya kita bangkitkan kembali melalui pendekatan modern,” ujar Muhammad Sabri, Dewan Penasehat PADIGITAL, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/6).
Sabri menekankan bahwa kerja sama ini bukan hanya soal implementasi teknologi, tetapi lebih jauh merupakan gerakan sosial-ekonomi dari rakyat desa untuk bangsa. “Petani bukan lagi objek kebijakan, mereka harus menjadi subjek utama pembangunan,” tegasnya.
Salah satu terobosan utama dari sinergi ini adalah penguatan sistem resi gudang digital, yang memungkinkan petani menyimpan hasil panen seperti gabah hingga harga stabil. Sistem ini diyakini dapat memangkas praktik ijon dan menciptakan rantai nilai pertanian yang lebih adil dan menguntungkan.
“Digitalisasi ini adalah cara kita membebaskan petani dari jerat sistem yang tak adil. Kita ingin hadirkan ekosistem yang sehat dan pro-petani,” ujar Sabri.
Lebih lanjut, kerja sama ini juga menyasar generasi muda melalui program Tenaga Digital Desa, yaitu kader-kader muda yang akan bertugas mengelola sistem digital pertanian, mengedukasi masyarakat desa, serta menghubungkan produk pertanian ke pasar digital secara nasional dan global.
“Pertanian adalah bisnis masa depan. Kita tidak boleh membiarkan sektor ini kehilangan regenerasi,” tegasnya.
Sabri juga menyoroti pentingnya dimensi geopolitik dari isu pangan. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian dan konflik, kemandirian pangan nasional dinilai sebagai bagian dari strategi pertahanan negara.
“Jika krisis pangan menjadi bentuk baru dari perang global, maka desa-desa harus menjadi benteng pertahanan. Digitalisasi desa bukan hanya soal ekonomi, ini juga bagian dari bela negara,” ucapnya.
Ke depan, gerakan ini akan diperluas dengan melibatkan Asosiasi Kepala Desa, perangkat desa, koperasi lokal, hingga kementerian terkait. Dukungan telah mengalir dari Kementerian Pertanian, Perdagangan, Pertahanan, hingga Sosial. Bahkan, pemerintah dikabarkan tengah menyusun Instruksi Presiden (Inpres) untuk menjadikan gerakan ini sebagai strategi nasional berbasis hukum.
“Ini bukan proyek biasa. Ini adalah strategi bertahan sebagai bangsa berdaulat dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks,” tutup Sabri.
Dengan sinergi lintas sektor dan semangat gotong royong dari desa, PADIGITAL dan Forum BUMDes optimistis gerakan ini mampu membawa Indonesia bukan hanya menuju swasembada, tetapi juga kedaulatan pangan yang sesungguhnya dari desa, oleh rakyat, untuk masa depan bangsa.