BEKASI (Independensi.com)- Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada partai politik (parpol), setiap tahun, terus mengalir. Namun, sejauh ma dana yang bersumber dari pajak masyarakat itu bermanfaat bagi masyakat sendiri, kini, dalam evaluasi.
Dalam hal ini, Pemkab Bekasi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat, kini melakukan evaluasi penggunaan bantuan keuangan terhadap partai politik. Tujuannya, guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan ketertiban pengelolaan anggaran.
Evaluasi juga memastikan bantuan yang bersumber dari APBD dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Evaluasi diikuti perwakilan 11 partai politik penerima bantuan keuangan, yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kemudian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Dalam evaluasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Robet Suwandi, menyebut evaluasi merupakan bagian pembinaan agar pengelolaan bantuan tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan, katanya, kemarin.
Disebut, bantuan partai politik ini, diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.
Ditegaskan, dalam pelaksanaannya, Kesbangpol Kabupaten Bekasi akan terus mendampingi partai politik, khususnya terkait tata cara penggunaan bantuan keuangan dan pemenuhan administrasi pertanggungjawaban.
Pendampingan
Pendampingan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administrasi, sekaligus memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
“Tentunya dinas akan mendampingi terkait tata cara penggunaan keuangan partai politik. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan partai-partai politik yang ada di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Pihaknya berharap pendidikan politik yang didukung melalui bantuan keuangan tersebut, dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fokusnya adalah membangun kesadaran politik yang sehat.
“Pendidikan politik arahnya adalah mewujudkan demokrasi yang lebih baik lagi,” katanya.
Ditegaskan, lendidikan politik perlu menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang semakin kritis dalam menentukan pilihan dan menilai calon pemimpin. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan bersama, bukan hanya partai politik, tetapi juga pemerintah daerah dan elemen masyarakat.
“Ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya partai politik saja. Bagaimanapun, kita harus mengarahkan pendidikan politik yang positif agar bisa diterapkan di masyarakat,” ujarnya.
Diharapkan, dukungan seluruh partai politik dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik di Kabupaten Bekasi. Sebab, bantuan keuangan yang dikelola secara bertanggung jawab akan memberikan manfaat lebih luas apabila diarahkan pada kegiatan yang mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. (jonder sihotang)
About The Author
