BEKASI (Independensi.com)- Setiap aparatur daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam bekerja, bukan sekadar menjalankan rutinitas dan menghasilkan laporan administratif. Tapi, setiap perangkat daerah, harus memiliki target, program terukur, dan capaian yang jelas.
Kemudian, jabatan bukan hak istimewa. Tapi itu amanah yang harus diemban dan tanggung jawab. Jangan sampai ada ASN yang mencari keuntungan pribadi dalam melakanlaan tugas dan pelayanan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Bupati Bekasi definitif, Asep Surya Atmaja, saat memimpin apel pagi para ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, Senin (26/10/2026).
Asep, kini menjadi Bupati definitif memimpin Bekasi setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhir pekan lalu di Bandung.
Dalam menjalankan tugas, ia menekankan semua ASN agar meningkatkan integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam setiap melaksnakan tugas. Ketiganya itu sebagai landasan bagi dalam menjalankan tugas pemerintahan, katanya, dalam amanatnya. .
“Kita semua harus memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Asep.
Sesuai Kewenangan
Ia menekankan tiap pejabat dan perangkat daerah agar melaksnakan tugas sesuai kewenangan kompetensi dan tanggung jawab. Kemudian, memahami persoalan di lingkungan kerjanya. Juga mampu mengambil keputusan, menghadirkan inovasi, serta menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat.
Diingatkan juga persoalan yang akan dihadapi dan ditangani di masyarakat perbaikan infrastruktur, banjir, jalan rusak, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hingga pelayanan harus menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah.
Bupati juga mengingatkan semua perangkat daerah, agar setiap rupiah dalam APBD harus dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik
Sebagai Bupati Bekasi, ia membuka ruang bagi kritik, saran, dan gagasan konstruktif untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.
“ASN bukan mengabdi pada bupati, tapi untuk kepentingan dan peningkatan kehidupan masyayakat, ” tegas Bupati Asep.
Empat Poin
Bupati Bekasi menyampaikan empat poin utama dalam menjalankan tata kelola masyarakat.
Pertama, membangun birokrasi yang solid, profesional, dan berorientasi pada hasil. Birokrasi harus mampu menunjukkan hasil kerja nyata, bukan sekadar menjalankan rutinitas.
“Saya membutuhkan ASN yang mampu bekerja secara profesional, memiliki kompetensi, loyal terhadap tugas dan tanggung jawab, serta berkomitmen terhadap kemajuan Kabupaten Bekasi. Saya tidak ingin birokrasi kita berjalan lambat, terjebak dalam rutinitas, atau hanya sibuk dengan laporan administratif tanpa hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia minta tiap perangkat daerah harus memiliki target yang jelas, program terukur, dan capaian yang dapat dievaluasi. Harus bergerak dalam satu arah, satu visi, satu komitmen, yaitu memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Bekasi.
Kedua, memastikan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi untuk memastikan perangkat daerah benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan kompetensi dan tanggung jawab.
Pejabat yang menunjukkan prestasi, kinerja baik, dan komitmen terhadap masyarakat patut mendapatkan apresiasi. Sementara itu, kinerja yang belum memenuhi harapan harus ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, bahwa ASN lebih dekat dengan masyarakat dan turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga. Memahami kondisi nyata di tengah masyarakat sebelum merumuskan kebijakan dan menentukan program pembangunan.
Diingatkan agar pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat dan tidak terhambat oleh ego sektoral. Jika suatu persoalan melibatkan beberapa dinas, penyelesaiannya harus dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama.
Keempat, diminta seluruh kepala perangkat daerah memiliki kepedulian dan komitmen yang kuat terhadap Kabupaten Bekaai. m
Memahami karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah agar pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal, terarah, merata, dan berkelanjutan. (jonder sihotang)
About The Author
