JAKARTA (Independensi.com) Kementerian Perhubungan menggarap sejumlah proyek strategis sektor transportasi darat untuk menggerakan roda perekonomian.
“Sektor transportasi darat, seperti transportasi jalan, perkotaan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan (asdp) memiliki peran yang vital dalam menyatukan keberagaman nusantara,” demikian dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci pada acara Webinar Transportasi Untuk Merajut Keberagaman Episode 3 : Moda Transportasi Darat, Rabu 19 Agustus 2020.
Menhub menyampaikan, kehadiran negara untuk memfasilitasi perpindahan orang dan barang dengan moda transportasi khususnya transportasi darat, dilakukan semaksimal mungkin terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang dihadapi dalam 6 bulan terakhir.
Menurutnya sejumlah proyek strategis di sektor transportasi tengah dan akan dikerjakan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat yaitu : Subsidi angkutan perkotaan atau Buy The Service di 5 kota (Palembang, Solo, Yogyakarta, Medan, dan Denpasar); Revitalisasi beberapa Terminal Tipe A di 15 lokasi seperti Terminal Harjamukti Cirebon dan Terminal Tirtonadi Surakarta; Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Terminal Penumpang Tipe A Sukabumi; Kegiatan BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik); Dukungan transportasi darat di KSPN Wakatobi, Morotai, dan Likupang; Pembangunan 12 pelabuhan di Sumatera Utara, khususnya sekitar Danau Toba seperti di Ajibata, Ambarita, Simanindo, dan Tigaras; Pembangunan terminal barang internasional di 6 lokasi di Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua; dan Pembangunan sejumlah sarana transportasi darat seperti kapal penyeberangan sebanyak 9 unit, bus air 4 unit, dan bus sekolah sebanyak 280 unit.
Menhub berharap, proyek strategis tersebut dapat berjalan sesuai rencana untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia dan mempercepat pemulihan Indonesia yang terdampak Pandemi Covid 19.
“Seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia saat pidato Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR/DPR pada tanggal 14 Agustus lalu yaitu bahwa dalam situasi krisis akibat pandemi ini, justru kita harus terus bergerak membuat terobosan untuk menciptakan lompatan kemajuan.
Di sektor transportasi darat, sejumlah proyek strategis tadi adalah terobosan-terobosan yang dilakukan,” jelas Menhub.
Menhub menambahkan, pembangunan proyek infrastruktur ini jugauntuk merajut keberagaman masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, ras, budaya dan bahasa yang berbeda.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejumlah langkah dilakukan Pemerintah untuk mendorong peningkatan sektor transportasi darat, diantaranya : mendorong kendaraan berbasis baterai/listrik yang diharapkan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan mengurangi dampak buruk lingkungan.
Kemudian, meningkatkan peran angkutan penyeberangan yang memiliki peran vital untuk menghubungkan antar wilayah di Indonesia yang terpisah antara pulau dan lautan, dengan menyediakan 121 lintasan, 35 pelabuhan dan 151 kapal yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong transportasi online untuk mengembangkan e-commerce yang mengalami peningkatan signifikan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, e-commerce meningkat 78 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Total usaha ini menjapai 26,2 juta unit. Selama 2018, nilai transaksi sebanyak RP. 17, 21 Triliun, dengan jumlah 24 juta lebih transaksi.
Dari angka tersebut terdapat 19,66 persennya yang menggunakan jasa kurir online berbasis aplikasi (ojek online).
“Transportasi darat memegang peranan penting guna pengembangan konektivitas nasional dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Sektor ini akan menberikan multiplier effect ke berbagai sektor yang pada akhirnya akan membangkitkan perekonomian nasional,” ujar Menko Luhut.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo mengatakan, penyediaan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat yang dilakukan Pemerintah melalui Kemenhub merupakan perwujudan dan internalisasi dari Sila-ke-3 dan ke-5 Pancasila. (hpr)