Pengamat Hukum Archives

20/03/2024

Pengamat: KPK-Kejagung Sebaiknya Bersinergi Usut Korupsi Debitur LPEI

JAKARTA (Independensi.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung sebaiknya bersinergi mengusut para debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

11/03/2024

Pengamat: Putusan MK Larang Jaksa Agung dari Pengurus Parpol Harus Dipatuhi Presiden

JAKARTA (Independensi.com) – Meskipun memiliki hak prerogatif, namun siapapun Presiden yang nanti terpilih di Pemilihan Presiden tahun 2024 dan selanjutnya

04/03/2024

Pengamat: Siapapun Berpeluang Menjadi Jaksa Agung Jangan Dihambat

JAKARTA (Independensi.com) – Pengamat hukum Kaspudin Nor mengatakan siapapun dan apapun latar belakangnya seperti dari jaksa karir atau non karir

25/02/2024

Kerusakan Lingkungan Kasus Timah Senilai Rp271 T, Pengamat: Akibat Lemahnya Pengawasan dan Kemungkinan Adanya “Upeti”

JAKARTA (Independensi.com) – Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Provinsi

19/11/2023

Pengamat: Kasus di Bondowoso Coreng Institusi Sekaligus “Warning” Bagi Kejaksaan

JAKARTA (Independensi.com) – Pengamat hukum Kaspudin Nor mengatakan kasus dua oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Jawa Timur ditangkap Komisi

04/09/2023

Usut Korupsi di Kemenaker Era Muhaimin, Pengamat: Firli Sudah Berpolitik Harus Dipecat dari KPK

JAKARTA (Independensi.com) – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kembali kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian

06/07/2023

Pengamat: Kejagung Harus “Uber” Pihak yang Kembalikan Uang Rp27 M kepada Irwan

JAKARTA (Independensi.com) – Pengacara Komisaris PT Solitech Media Sinergy (SMS) Irwan Hermawan, Maqdir Ismail hingga kini belum menyerahkan uang sebesar

16/06/2023

Paksa Pemerintah Gelontorkan BLT, Pengamat: Sudah Tepat Korporasi Dijadikan Tersangka Kasus Migor

JAKARTA (Independensi.com) – Kasus minyak goreng yang menyebabkan langkanya salah satu dari sembilan bahan pokok di dalam negeri berapa waktu

29/05/2023

Pengamat: Pimpinan KPK Haus Kekuasaan Jika Paksakan Putusan MK Berlaku Surut

JAKARTA (Independensi.com) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah priodesasi masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat menjadi

01/02/2023

Kasus eks Kepala BPN DKI, Pengamat: Pembatalan Sertifikat Tanah Harusnya Diselesaikan Secara Administratif

JAKARTA (Independensi.com) – Dalam kasus pemalsuan surat terkait pembatalan sertifikat tanah terdakwa Jaya eks Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI