Ketua Dewan Pembina UTA'45 Rudyono Darsono (Henri Loedji/IndependensI.com)

Pejabat “Bandit” Merusak Kampus dan Membodohi Rakyat

JAKARTA (IndependensI.com) – Pengelola Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA’45) membantah terjadinya krisis internal di Kampus Merah Putih.

Ketua Dewan Pembina UTA’45, Rudyono Darsono, mengatakan keributan antara yayasan dan rektorat merupakan ulah para “bandit” di birokrasi.

“Saya buka saja semuanya agar para pejabat dan masyarakat tahu, kami tidak punya beban. Ributnya yayasan perguruan tinggi dan rektorat adalah ulah pejabat negara yang bermain di sini. Mereka yang bermasalah, kami yang menjadi korban,” kata Rudyono di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

“Ini adalah pembodohan terhadap anak bangsa yang dilakukan secara sistematis. Oknum pejabat pemberi izin selalu bermain. Ini yang saya alami, bagaimana mereka merusak 17 Agustus 1945 secara sistematis,” ujarnya.

Rudy menyampaikan pendapatnya menanggapi pernyataan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X tentang lima syarat kampus unggulan.

Kopertis X: Lima Syarat Kampus Menjadi Unggul

Meski “ditindas”, UTA’45 tetap bertindak sesuai hukum yang berlaku. “Kami ajarkan kepada para mahasiswa bagaimana menjaga kesantunan dalam berbangsa dan bernagara. Di 17 Agustus 1945, kami selalu mengikuti apa yang diarahkan pemimpin tertinggi banga ini, Presiden Joko Widodo. Negara ini negara hukum. Hukum sebagai panglima dan kami selalu menjalankan proses hukum,” kata Rudy.

“Sayangnya, ada oknum pejabat yang bertindak seperti ‘bandit’. Mereka memperjualbelikan hukum dan mempermainkan hukum sehingga rakyat jadi susah. Di sini dibutuhkan ketegasan hukum. Ini ulah oknum pejabat ‘bandit’ yang bermain. Dunia pendidikan diacak-acak sehingga rakyat tetap bodoh. Kalau rakyat tetap bodoh, mereka bisa korupsi semaunya,” ujar mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTA’45 itu.