JAKARTA (IndependensI.com) – Bulan Oktober 2017 merupakan tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Preisden Jusuf Kalla. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, di awal pemerintahan Jokowi-JK subsidi dialihkan ke pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan manfaat yang lebih besar terhadap penggunaan APBN.
“Kalau saudara perhatikan aksi pemerintahan Jokowi-JK yang menjadi prioritas kalau anda ingat beberapa bulan pemerintahan dilantik adalah menkonversi subsidi menjadi pengeluaran untuk membangun infrastruktur dan pengeluaran untuk bansos dan pendidikan,” jelas Menko Perekonomian Darmin Nasution pada acara diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).
Pada 2016 lalu, subsidi BBM dialokasikan sebanyak 14,06 juta kilo liter atau turun tipis dibandingkan periode 2015 sebanyak 14,90 juta kilo liter. Sedangkan alokasi subsidi di 2014 sebesar 46,79 juta kilo liter.Selanjutnya, subsidi listrik di sepanjang tahun 2017 mencapai Rp 20,27 triliun. Seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA atau sekitar 23,17 juta pelanggan tetap disubsidi dan 6,54 juta dari 23,13 juta pelanggan rumah tangga 900 VA miskin dan tidak mampu tetap disubsidi.
Pada tahun 2016, subsidi listrik mencapai Rp 58,04 triliun atau turun tipis dibandingkan posisi 2015 sebesar Rp 58,60 triliun. Sedangkan subsidi listrik pada 2014 sebesar Rp 99,30 triliun. Selanjutnya, subsidi Elpiji pada semester I-2017 sebanyak 3,10 metrik ton. Pada 2016 lalu, subsidi Elpiji sebesar 6,01 metrik ton atau naik tipis dibandingkan posisi 2015 5,57 metrik ton. Sedangkan subsidi Elpiji pada 2014 sejumlah 4,99 metrik ton
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan mendesak yang harus dibangun di Indonesia. Sehingga konektivitas antar wilayah bisa semakin mudah, jalur distribusi semakin cepat dan murah.
“Jadi tinggal kebijakan pemerintahan ini pertama-tama korbankan subsidi genjot infrastruktur dan pengeluaran untuk sistem dan bansos,” tutur Darmin
Selain itu, tingkat kemiskinan, pengangguran hingga ketimpangan pun berkurang setiap tahunnya. Indeks gini ratio pada Maret 2017 sebesar 0,393 atau turun tipis dibandingkan September 2016 0,394.
Tingkat kemiskinan berada di posisi 10,64% per Maret 2017. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan posisi September 2017 sebesar 10,7%. Selain itu tingkat pengangguran juga turun ke posisi 5,33% di Februari 2017 dari sebelumnya 5,61% di Agustus 2016.
“Tetapi kemudian dari angka-angka yang ada memang terlihat bahwa pertumbuhan tingkat kemiskinan, pengangguran, gini ratio semuanya positif,” pungkas Darmin.