Merajut Kebhinekaan Lewat Peringatan Hari Nusantara 2017

JAKARTA – Sesuai Keputusan Presiden RI Nomer 126/2001, tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Raya nasional atau dikenal dengan Hari Nusantara. Momentum ini digunakan untuk memperingati keberhasilan diplomasi Indonesia agar prinsip negara kepulauan diakui secara internasional melalui instrumen Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982. Pengakuan ini sebelumnya didahului oleh diumumkannya “Deklarasi Djoeanda” tanggal 13 Desember 1957.

Deklarasi tersebut merupakan sebuah keputusan untuk menyatukan Indonesia sebagai negara kepulauan berbeda dengan apa yang termaktub dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” , yang menetapkan batas teritorial Indonesia secara terpisah-pisah.

Peringatan Hari Nusantara tahun 2017 ini dilaksanakan di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo hadir mewakili Presiden Joko Widodo untuk membuka acara. Dalam sambutannya, Tjahyo mengatakan,  Peringatan Hari Nusantara di Cirebon sebagai momen untuk mewujudkan program Presiden RI Joko Widodo dalam mengembangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Cirebon sebagai jalur tol laut, lanjutnya bisa mempercepat jalur perdagangan antara Jawa dan Sumatera tanpa melalui Jakarta.

Berbagai atraksi dan kegiatan pun disiapkan untuk menyemarakkan hari bersejarah itu, antara lain atraksi terjun bebas oleh TNI Angkatan Laut, demo “Search and Rescue” (SAR) Laut, “sail pass Indonesia” kapal-kapal nelayan Indonesia serta pelepasan ekspor produk tekstil dan meubel/rotan Kota Cirebon.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan

Namun, tidak hanya kegiatan seremonial, peringatan Hari Nusantara tahun ini juga dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial seperti donor darah yang dilakukan oleh Danlanal Cirebon, Dirpolairud Polda Jabar, Kadiskes Armabar serta jajarannya.

Beberapa tenda Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) Marinir juga didirikan untuk kegiatan bakti sosial kesehatan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon. Menko Maritim Luhut Pandjaitan sebagai ketua dewan pengarah Hari Nusantara 2017 mengingatkan perlunya masyarakat Indonesia mengingat kembali posisi strategis Indonesia di kawasan. “Saya sebut ini sebagai posisi silang diantara dua samudera dan diantara dua benua besar, jadi Indonesia ini berada pada posisi yang sangat strategis,”ujar Luhut Pandjaitan ketika diminta komentarnya di sela kunjungannya ke Qatar, Senin 11 Desember 2017.

Menurut Luhut, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak sadar betapa strategisnya posisi Indonesia dalam dunia internasional. Dengan posisi diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diantara Benua Asia dan Australia, tambah Luhut, bangsa Indonesia perlu mengedepankan persatuan diantara perbedaan yang ada. “Bangsa Indonesia harus kompak, harus mengurangi sebanyak mungkin perbedaan-perbedaan. Ya perbedaan itu adalah rahmat sekaligus juga bisa menjadi malapeteka kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik,” ujarnya tegas.

Sesuai dengan tema Hari Nusantara tahun ini, yakni ”Gotong Royong dalam Kebhinekaan di Nusantara Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia” , Menko Luhut berharap masyarakat Indonesia lebih mengedepankan kerja bersama dan mulai fokus pada pembangunan kelautan. “Selama ini kita memunggungi laut, sekarang sudah waktunya kita melihat laut sebagai poros dunia,” tukasnya.

Lebih jauh, sebagai negara besar yang berada pada posisi silang strategis, Luhut mengatakan, perlunya Indonesia mengontrol lalu lintas udara dan lalu lintas kapal. Namun hal itu perlu diimbangi dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kemampuan SDM yang ada.

Merangkai Nusantara Untuk Kesejahteraan Rakyat

Gagasan yang disampaikan oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan tersebut juga sejalan dan telah dijalankan oleh Kementerian Perhubungan selama ini. Perhatian Kementerian Perhubungan di bidang laut tampak semakin fokus dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satunya adalah pengembangan rute-rute Tol Laut dalam rangka memperlancar distribusi logistik di seluruh Tanah Air. Terbukti harga bahan bakar minyak telah merata atau sama di seluruh nusantara. Masyarakat di pedalaman Papua sudah bisa membeli harga BBM sama dengan harga yang ada di Jakarta.

Rute Tol Laut sendiri akan terus dikembangkan, termasuk bagaimana kapal-kapal yang melayani Tol Laut itu bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah tersebut untuk memasarkan produk-produknya ke luar daerah lain, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah itu bisa cepat berkembang. Momen Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember juga selalu dijadikan waktu untuk mengevaluasi sejauh mana  peran yang dilakukan Kementerian Perhubungan.

Karena itu, sejumlah upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti dermaga, kapal serta fasilitas pendukung lainnya terus dikebut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga terus melibatkan berbagai pihak, pakar maritim, termasuk perguruan tinggi dalam upaya mencarikan solusi bagi percepatan kemajuan di bidang transportasi laut, menyelesaikan persoalan di bidang kemaritiman untuk mensejahterakan rakyat.

Kementerian Perhubungan berupaya mewujudkan program Nawacita Presiden Joko Widodo sekaligus mendorong perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui berbagai terobosan demi kemajuan bangsa dan negara. Termasuk  dalam bidang penegakan hukum di laut, meningkatkan keamanan dan keselamatan di laut, penanggulangan pencemaran laut dan pantai serta menyiapkan sumber daya manusia bidang kemaritiman.

Persoalan di bidang kemaritiman terus dipetakan untuk dicarikan solusi, sehingga permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan secara tuntas, termasuk masalah pencemaran lingkungan laut dengan melibatkan semua institusi terkait. Demikian pula di bidang peningkatan keamanan di wilayah perairan dan keselamatan transportasi.

“Untuk itu, perhatian dan pengembangan bidang kelautan harus sejalan dengan kemajuan teknologi maupun peraturan internasional, sehingga Indonesia mampu menguasai wilayah lautnya secara baik dan mampu memanfaatkan seluruh potensinya untuk mensejahterakan rakyat,” kata Menhub Budi Karya Sumadi. (***)