Menteri Luar Negeri Guatemala, Sandra Jovel, menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers di Culture Palace, Guatemala City, Rabu (27/12/2017). Dia menjelaskan posisi pemerintah Guatelama terkait status Yerusalem. (AFP)

Guatemala Bantah Ditekan AS

JAKARTA (IndependensI.com) – Guatemala membantah adanya tekanan dari Amerika Serikat perihal pemindahan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Guatemala menjadi negara kedua di dunia, setelah AS, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Tidak ada tekanan apa pun. Tidak ada desakan dari Amerika Serikat untuk mewujudkan hal ini. Keputusan ini dibuat oleh pemerintah yang merupakan kebijakan luar negeri Guatemala,” kata Menteri Luar Negeri Guatemala, Sandra Jovel, di Guatemala City, Rabu (27/12/2017).

Bantahan itu menyusul pernyataan Presiden Guatemala Jimmy Morales akhir pekan lalu tentang pemindahan kedutaan besarnya dari Herzliya, dekat Tel Aviv, ke Yerusalem.

Sama seperti AS, Guatemala belum mengumumkan kapan kedutaannya benar-benar dipindahkan. Tapi pengumuman itu saja sudah menuai kontroversi dan kecaman internasional. Hampir semua negara di dunia sepakat bahwa status Yerusalem hanya bisa ditentukan lewat perundingan damai antara Israel dan Palestina.

Pekan lalu, dua pertiga negara anggota PBB (dari 128 negara), menolak pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hanya sembilan negara yang menentang resolusi Majelis Umum PBB yaitu AS, Israel, Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo. Beberapa negara lagi memilih abstain atau tidak memasukkan pilihan.

AS mengancam akan memangkas pendanaan terhadap negara-negara yang tidak mendukungnya.

Dalam jumpa pers di Guatemala City, Jovel mengatakan keputusan negaranya tidak terkait dengan ancaman “Paman Sam”.

“Kami tidak dapat tekanan dari negara mana pun karena kami bersahabat dan merupakan sekutu historis Israel. Kami juga tidak menuntut apa pun dari Israel dan Amerika Serikat,” kata Jovel.

Di bagian lain Jovel menegaskan kedutaan besar Guatemala bukan “pindah” tapi “kembali” ke Yerusalem seperti sebelum 1978.

Beberapa negara Amerika Latin menempatkan diplomatnya di Yerusalem hingga 1980 setelah keluarnya resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam upaya Israel mengubah “karakter dan status” kota suci itu.

Jovel mengatakan rencana menempatkan diplomatnya di Yerusalem “telah dipertimbangkan selama lima bulan terakhir dan segalanya sudah sesuai rencana, dan resolusi di PBB serta hal-hal lain justru meyakinkan kami bahwa sekarang adalah saat yang tepat.”

 

Israel Optimistis

Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya, sementara Palestina sudah mematok Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya di masa depan.

Israel menguasai bagian timur Yerusalem usai Perang Enam Hari 1967 dan kemudian menganeksasinya. Keputusan sepihak Israel tidak diakui masyarakat internasional.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimistis akan ada negara lain yang mengikuti langkah AS dan Guatemala. Pengakuan oleh kedua negara itu “baru permulaan” dan “akan ada yang lain”.

Uni Eropa menegaskan tidak akan mengubah posisinya. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan akan mendukung berdirinya negara Palestina yang independen.