Sosok Calon Ketua DPR Harus Mampu Menjaga Stabilitas

JAKARTA (IndependensI.com) – Pengurus Partai Golkar masih mencari sosok yang paling tepat untuk menduduki kursi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang terlibat kasus korupsi KTP Elektronik. Berbagai kalangan mengharapkan agar posisi Ketua DPR dipimpin oleh seorang yang mumpuni dan bisa menjaga stabilitas nasional.

Sejak Setya Novanto bermasalah dengan urusan hukum, maka telah muncul calon-calon yang dinilai mampu menduduki Ketua DPR. Namun dari semua calon yang dimunculkan akan diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan tentunya harus sejalan dengan keinginan Ketua Umum Partai Golkar.

Adapun nama-nama yang disebut sebagai calon Ketua DPR di antaranya Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, Kahar Muzakir,  Zainudin Amali  dan sejumlah nama lainnya.

Direktur Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menilai sosok Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita pantas menjadi Ketua DPR karena mampu menjaga stabilitas politik terutama kedekatannya dengan senior Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla akan membuat situasi politik stabil di tahun 2018 dan 2019.

Igor mengatakan ada tiga indikator pemilihan Ketua DPR supaya situasi politik tidak gaduh dan parlemen sinkron dengan pemerintah pada tahun 2018 serta 2019, pertama harus dilihat dari sisi integritas, kemampuan atau kompetensi dan akseptabilitas atau tidak menimbulkan resistensi.

“Jadi pertama integritas, kompetensi dan akseptabilitas. Tiga itu syarat yang saya usulkan untuk calon Ketua DPR,” kata Igor dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/12/2017).

Dia menjelaskan indikator pertama itu sesuai dengan tagline Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yaitu bersih dan berintegritas, sehingga kadernya yang dicalonkan sebagai pengganti Novanto harus bersih dan integritas.

Menurut dia, calon Ketua DPR harus berintegritas dan bersih, integritas bisa dilihat dari prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela(PDLT) dalam AD/ART Golkar, tidak punya masalah hukum dan anti Pansus KPK.

“Indikator kedua adalah kompetensi atau pengalaman, itu dikehendaki oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto. Karena itu calon Ketua DPR harus pernah menjabat ketua komisi di DPR atau alat kelengkapan dewan (AKD),” ujarnya.

Ketiga menurut dia adalah akseptabilitas, sosok calon Ketua DPR tidak menimbulkan resistensi di DPR, fraksi-fraksi di DPR dan juga internal Golkar bahkan publik.

Dia menilai komunikasi Agus Gumiwang berjalan baik terhadap senior Golkar termasuk Jusuf Kalla sehingga indikator akseptabilitas itu tidak menimbulkan resistensi baik internal Golkar, fraksi lain di DPR dan masyarakat.

Dia menilai semua senior Golkar prihatin atas kasus Novanto yang menurunkan elektabilitas partai sehingga perlu struktur yang diakomodir untuk memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.