Mengulik Kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Djarot Saiful Hidayat

Oleh: Merdang Sembiring

IndependensI.com – Terlepas dari gonjang ganjing dan tarik menarik pembentukan pasangan calon Pilkada di Sumatera Utara (Sumut), kita sudah disajikan pasangan Edy Rahmayadi – Musa Rajekhsah (Eramas) dan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss), sedangkan pasangan Jopinus Ramli Saragih-Ance Selian dalam kasus perkara. Edy sudah mengenal Sumut, sedangkan Djarot sambil bersosialisasi belajar mendalami daerah dan atmospher Sumut.

Pribadi Djarot sudah begitu banyak pengalaman memimpin birokrasi sipil, sedangkan Edy Rahmayadi belum pernah memimpin pemerintahan sipil. Djarot sudah menjadi kepala daerah selama 10 tahun di Blitar dan menjadi Wakil Gubernur dan meneruskan jabatan Gubernur di Jakarta. Selama jadi Bupati, begitu banyak dirasakan warga daerah hasil positip nyata dan malah untuk hasil di Jakarta, tidak berlebihan bila Djarot terangkat menjadi salah seorang calon pemimpin nasional.

Merdang Sembiring

Akan halnya, mas Edy Rahmayadi pernah jadi panglima Bukit Barisan I dan ketika dia masih menjabat Panglima Kostrad dan kini masih menjabat Ketua PSSI, dia memilih berhenti dari Panglima untuk menjadi calon Gub Sumut. Pendek kata keduanya punya segudang pengalaman, tapi yang satu dalam memimpin sipil dan satu lainnya memimpin tentara.

Sepanjang berita yang beredar, Mas Edy sepertinya enggan dilepas oleh Panglima.Tapi lain halnya dengan Djarot, yang memang dengan pertimbangan matang, didrop oleh PDIP untuk menyelesaikan semrawutnya pembangunan di Sumut, di mana dalam dua periode ber turut-turut kepala daerahnya dan anggota beserta ketua DPRD nya menjadi rekord pesakitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini.

Adapun tanggapan dari masyarakat akan kedua calon, umumnya adalah seperti berikut. Untuk Mas Edy Rahmayadi yang dididik tegas dalam ketentaraan, dimungkinkan susah memimpin orang Sumut yg serba keras. Lainnya sorotan dari pemerhati politik, sukses dalam memimpin dalam pasukan di ketentaraan. Namun sukses di ketentaraan belum menjadi sebuah jaminan dalam pemerintahan sipil.

Sedangkan, tanggapan masyarakat akan Djarot Sjaiful Hidayat yang pertama adalah Djarot di issukan dengan predikat import, banyak yang menyangsikan. Tapi keberhasilannya di Blitar dan Jakarta, cepat tersebar di Sumut. Terlebih lagi ketika saat pendaftaran, Djarot menjamin, birokrasi di Sumut akan diselesaikannya dalam waktu 6 bulan. Apa lagi wakilnya Sihar mau buat program Kartu Sumut Pintar untuk menolong pendidikan warga di Sumut. Semua ini disambut gembira dan positip oleh masyarakat.

Saat ini warga Sumut percaya, bahwa pasangan Djarot memiliki segudang pengalaman dengan sejumlah sistem yang siap diterapkan, tanpa uji coba lagi, karena telah berhasil dijalankan di Jakarta. Kemudian Djarot yang memiliki sifat empati (menempatkan diri sebagai orang lain) dalam memimpin, jujur, ulet dan belum pernah berurusan dengan KPK, sehingga menambah kecintaan warga Sumut terhadap pasangan Djarot-Sihar ini.

Tidak berlebihan, bila pilihan pasangan Djarot-Sihar pada Pilkada Sumut 2018 ini, bukan sekedar pilihan politik. Tapi lebih dari itu yakni, menyelamatkan Sumut dari keterpurukan, dimana dua orang Gubernurnya berturut-turut sebelum ini menjadi penghuni jeruji besi, karena kasus korupsi. Masih relakah warga Sumut dipimpin pasangan calon diluar pasangan Djarot-Sihar alias Djoss? Setiap warga Sumut tentu bebas memilih yang disenanginya.  (*/fb)

Penulis adalah seorang guru besar dan pemerhati bidang sosial dan politik, warga Sumatera Utara