Khairuddin Siregar

Politik India Menjelang Tahun Pemilihan Umum 2019

Oleh: Khairuddin Siregar

Berakhirnya periode pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi tangga 25 Mei 2019, India akan menyaksikan perhelatan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen Lok Sabha (Majelis Rendah). Anggota parlemen Lok Sabha dapat disetarakan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakya (DPR).

Dalam sistem parlementer India, pemilihan anggota Lok Sabha dilaksanakan setiap lima tahun, partai terbesar perolehan kursi adalah partai pertama yang diminta Presiden India untuk membentuk pemerintahan.

Kemenangan partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party / BJP) pada pemilu 2014 telah membuat kecele partai Congress sebagai petahana. Strategi mantan Presiden Bharatiya Janata Party (BJP) Rajnath Singh yang menjagokan Narendra Modi pada pemilihan umum Lok Sabha bulan April 2014, menang telak melawan kubu India National Congress (INC) atau partai Congress pimpinan Sonia Gandhi dan mengalahkan petahana Perdana Menteri Manmohan Singh yang dijagokan Congress.

Koalisi BJP yang tergabung dalam National Democratic Alliance (NDA) menang 282 kursi parlemen Lok Sabha dari 543 kursi yang diperebutkan. Partai Congress hanya mampu memperoleh 44 kursi dan bersama koalisinya United Democratic Alliance (UPA) memperolah 59 kursi.

Walau terdapat perbedaan internal BJP atas penunjukan Narendra Modi sebagai calon Perdana Menteri, Rajnath Singh tetap dengan pilihannya, bahkan menyepakati pemindahan konstituensi Lok Sabha Narendra Modi dari Gujarat ke Varanasi, Uttar Pradesh. Setelah kemenangan pada pemilu 2014, Singh mengundurkan diri sebagai Presiden BJP dan menjabat Menteri Dalam Negeri. Posisinya digantikan Amit Shah yang diketahui mitra dekat Narendra Modi ketika menjadi Chief Minister Gujarat.

Pengamat menjelaskan penunjukan Amit Shah melanjutkan periode Rajnath Singh BJP merupakan upaya kontrol Narendra Modi terhadap partai. Walau ada sikap oposisi internal, strategi Modi menempatkan Amit Shah tidak terbantahkan dengan kemenangannya pada pemilihan Presiden BJP tahun 2016 dan kemajuan yang dicapai partai Hindu Nasionalis.

Saat ini BJP mengklaim sebagai partai terkuat India dengan jumlah perwakilan terbesar di parlemen nasional, provinsi, dan daerah khusus. BJP memiliki kedekatan sejarah dengan organisasi sosial sayap kanan Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang didirikan Keshav Baliram Hedgewar (K.B Hegewar) tahunn 1925, bertujuan mempromosikan Hindu nasionalis. Saat ini RSS dipimpin Mohan Bhagwat yang diperkirakan mempunyai 5-6 juta anggota.

Perdana Menteri Narendra Modi yang melaksanakan pemerintahan lebih empat tahun sejak dilantik tanggal 26 Mei 2014 sampai saat ini, mampu mempertahankan stabilitas politik dalam negeri dan meningkatkan tampilan India di dunia internasional, didukung kemajuan manajemen BJP. Tercatat pada tahun 2018 BJP telah mampu menguasai 19 negara bagian (setingkat provinsi) dari 29 negara bagian dan 7 Daerah Khusus, dibandingkan tahun 2014 yang hanya memerintah di 7 negara bagian.

Keberhasilan pelaksanaan berbagai program pemerintah dipandang positif khususnya mendorong sistem pemerintahan yang baik dan bersih serta kemajuan mempromosikan India di luar negeri. Upaya menjadikan India sebagai tujuan investasi yang bersahabat berhasil ditingkatkan, sesuai laporan Bank Duni India saat ini menempati ranking 100 (tahun 2017) yang sebelumnya ranking 140 (tahun 2014).

Melalui program digitalisasi pemerintah berhasil memberikan subsidi LPG kepada lebih dari 40 juta rumah tangga dengan tepat sasaran dibawah program Ujjwala Yojana.
Program berdikari “Make in India” yang diluncurkan bulan September 2014 berhasil menggait investasi Korea senilai 1,1 milyar dollar Amerika Serikat untuk pembuatan 300 ribu mobil per-tahun dan mampu menyerap 3000 tenaga kerja. Dengan penawaran kompetitif mampu menarik investasi asing senilai 42 milyar dollar AS bidang energi terbaharukan.

Walaupun BJP saat ini mengkleim memiliki 100 juta anggota, namun dengan berbagai janji Modi semasa kampanye dan kenyataan kehidupan yang dirasakan masyarakat semakin sulit, khususnya program demonitisasi yang dianggap merugikan maupun sistem perpajakan yang kurang tersosialisasi (Goods Servies Tax/GST), penciptaan lapangan kerja yang belum terpenuhi, kenaikan harga bahan pokok, dan turunnya kesejahteraan petani. Diperkirakan pada pemilu 2019, BJP tidak akan dapat melampaui catatan kemenangan mayoritas yang diperoleh pada tahun 2014.

Apakah partai Congress mampu meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2019 setelah kalah telak dengan BJP pada pemilu 2014? Rahul Gandhi sebagai calon tunggal terpilih menjadi Presiden partai Congress tanggal 16 Desember 2017, diharapkan mampu meningkatkan perolehan kursi parlemen Lok Sabha pada pemilu bulan April 2019.

Ketika pemilihannya sebagai Presiden Congres sempat terjadi kontraversi karena kritik pemimpin senior seperti P. Chidambaran (mantan Menteri Keuangan) dan Kamal Nath yang menginginkan pertimbangan mengesampingkan sistem dinasti.

Rahul Gandhi adalah generasi kelima keturunan Perdana Menteri pertama India Jawaharlal Nehru menggantikan Sonia Gandhi (Isteri mendiang Rajiv Gandhi) sebagai Presiden Congress. Rahul yang memasuki dunia politik tahun 2004 berhasil memenangkan konstituensi Ayahnya (Rajiv Gandhi) di Amethi, Uttar Pradesh.

Kemenangan tersebut mampu dipertahankan pada pemilu 2009 dan 2014. Rahul Gandhi yang ingin lebih aktif di dunia politik terpilih menjadi Sekretaris Jenderal partai Congress pada tahun 2007 dan menjadi Wakil Presiden Congress tahun 2013.

Ketika terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Congress, Rahul Gandhi ditunjuk sebagai Ketua Pemuda Congress (Indian Youth Congess/IYC) dan Ketua Persatuan Pelajar India (National Student Union of India/NSUI). NSUI lebih tepatnya disebut sebagai Persatuan Mahasiswa India karena keberadaannya sebagai wadah organisasi mahasiswa di berbagai kampus di India.

Menurut harian “Indian Express tahun 2011”, dibawah kepemimpinannya, IYC dan NSUI mengalami peningkatan anggota dari 200 ribu menjadi 2,5 juta orang, namun mekanisme perubahan yang dicita-citakan tidak menunjukkan perbaikan dengan tetap adanya manipulasi pemilihan pengurus dan ketua kemahasiswaan.

Rahul yang berkampanye di 125 tempat ketika pemilu Lok Sabha 2009 mampu meningkatkan perolehan kursi Congress di Uttar Pradesh yang memenangkan 21 dari 80 kursi Lok Sabha dan pada tingkat nasional Congress memperoleh 262 kursi dari 543 kursi Lok Sabha dan mampu membentuk pemerintahan dengan koalis UPA.

Pada pemilu Lok Sabha 2014 Rahul Gandhi yang memimpin kampanye, mampu mempertahankan konstituensi Amethi di Uttar Pradesh yang berhadapan dengan Smriti Irani dari BJP. Dibawah strategi kampenya yang dikelolanya, partai Congress mengalami kekalahan dan hanya mampu memperoleh 44 kursi dari 206 kursi Lok Sabha yang diperoleh tahun 2009.

Bersama koalisinya UPA hanya memperoleh 59 kursi dari 262 kursi. Kekalahan telak partai Congress pada pemilu 2014 Rahul mengajukan surat pengunduran diri, namun ditolak Komite Pekerja Partai / Party’s Working Committee.

Setelah absen dari dunia politik selama dua bulan, pidato Rahul Gandhi ketika bertemu dengan kelompok Petani di New Delhi bulan April 2015, mengkritik pemerintahan Narendra Modi yang meminjam uang industrialis untuk memenangkan pemilu, dan uang pinjaman itu dibayar dengan tanah petani.

Sashi Taroor sebagai pemimpin senior partai Congres menjelaskan pandangan personalnya atas kepemimpinan Rahul Gandhi yang membawa perubahan. Keberanian Rahul Gandhi mengajukan sidang mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, pada sidang parlemen Lok Sabha bulan Agustus 2018, dan pidatonya yang mengkritik kegagalan pemerintah memberikan angin baru bagi partai Congress. Rahul menjelaskan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi, BJP dan RSS telah menuntutnya untuk menjadi anggota partai Congress yang berdedikasi tinggi, menjadi Hindu dan pemuja Dewa Siwa.

Kontraversi Rahul Gandhi dengan Modi sering terekspose di media sosial. Rahul mengejek pemerintah mengikuti selera Modi / suit-boot government dan mengkritik dengan “acche din government / pemerintahan yang bersih dan baik”. Acche din government adalah slogan kampanye Modi tahun 2014 yang dianggap belum dicapai pemerintah. Disisi lain, BJP mem-bully Rahul Gandhi sebagai “Yuvraj — pangeran yang memanfaatkan garis keturunan orang tuanya / dinasti politk”.

Tahun 2004 dipandang sebagai tahun bangkitnya kembali partai Congress dengan kemenangannya pada pemilu Lok Sabha. Kerja keras Sonia Gandhi yang berkunjung ke seluruh negara bagian dan daerah khusus, serta pendekatan kepada partai regional baru membuahkan hasil sejak jabatan Presiden Congres diterimanya tahun 1998.
Kemenangan partai Congres pada pemilu 2004 sempat mengecewakan pendukungnya dengan sikap Sonia Gandhi yang tidak bersedia menjadi Perdana Menteri dan menunjuk Manmohan Singh.

Kekecewaan tersebut dinetralkan dengan keberhasilan pemerintahan Manmohan Singh meningkatkan pembangunan dan ekonomi India, membangun partai dari garis bawah serta berhasil memenangkan pemilu 2009.

Periode kedua pemerintahan Manmohan Singh yang sarat isu korupsi telah menjatuhkan popularitas partai Congres yang dimanfaatkan BJP menggoreng berbagai kelemahan pemerintah dibidang keuangan, skandal korupsi menyangkut anggota kabinet termasuk Manmohan Singh, isu personal menyangkut Sonia Gandhi yang keturunan Italia serta pemerintahan boneka Manmohan Singh.

Terpilihnya Rahul Gandhi sebagai Wakil Presiden Congres tahun 2013 tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam perolehan suara partai Congres dengan koalisi UPA-nya pada pemilu tahun 2014. Diharapkan dengan terpilihnya Rahul Gandhi sebagai Presiden Congress bulan Desember 2017 akan memberi energi baru bagi partai Congres untuk memenangkan pemilu dan membentuk pemerintahan tahun 2019.
Bagaimanakah peran partai regional yang tergabung dalam oposisi untuk memenangkan percaturan politik India?

Kemenangan koalisi partai Congress dengan partai Janata Dal Seculer (JD-S) di negara bagian Karnataka menjadi momen penting bagi terbentuknya wacana koalisi nasional partai oposisi mengalahkan BJP pada pemilu 2019.

BJP yang memperoleh 104 dari 224 kursi Assembly negara bagian (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) merupakan partai tunggal terbanyak memperoleh suara, namun tidak mampu membentuk pemerintahan. Partai Congress yang memperoleh 80 kursi dan JD-S memperoleh 37 kursi membentuk koalisi membentuk pemerintahan Karnataka.
Pelantikan Chief Minister Karnataka H.D. Kumaraswamy 23 Mei 2018 yang dihadiri Ketua UPA Sonia Gandhi, Presiden Congres Rahul Gandhi, Chief Minister West Bengal Mamata Banarjee, Chief Minister Andra Pradesh Chandrababu Naidu, Presiden Bahujan Samaj Party (BSP) Mayawati, Presiden Samajwadi Party (SP) Akhilesh Yadav, dan Sekretaris Jenderal Communist Party of India (Marxist) / CPI-M Sitaram Yechury menjadi peristiwa penting untuk wacana pembentukan koalisi nasional partai oposisi.

Momen ini dilihat signifikan dengan kehadiran partai regional yang sebelumnya memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya seperti BSP dengan SP di Uttara Pradesh, Telugu Desam Party (TDP) yang selama ini merupakan koalisi BJP, CPI-M yang menjadi oposisi di West Bengal pimpinan Mamata Banarjee dari Trinamool Congres (TC).

Terbentuknya koalisi Congres-JDS di Karnataka mengirimkan signal ke seluruh India agar partai anti BJP bersatu. Rahul Gandhi menjelaskan semua partai regional yang hadir mendukung Kumaraswamy dan pemerintahannya, hal ini merupakan momen penting menyatukan kekuatan untuk pembangunan bangsa. Chandrababu Naidu menjelaskan keinginannya Bersama Mamata Banarjee mempromosikan kekuatan partai regional.

Mengalahkan BJP melalui koalisi regional dan nasional tidak mudah dengan kemantapan dan percaya diri Perdana Menteri Narendra Modi bersama anggota kabinet yang tidak terjamah isu korupsi dan kemajuan program pemerintah yang dijalankan. Partai Congres sebagai partai nasional yang diharapkan mampu memimpin koalisi nasional akan mengalami kendala khususnya interaksi Rahul Gandhi yang masih kurang jam terbangnya dengan pemimpin partai regional.

Penulis adalah Pengamat Politik India yang berdomisili di New Delhi selama 31 tahun

One comment

Comments are closed.