Terpidana Bun Yani (duduk dua dari kanan) saat berada di Kejari Depok

Kapuspenkum: Eksekusi Terhadap Bun Yani Murni Penegakan Hukum

JAKARTA (Independensi.com) – Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mukri menegaskan pelaksanaan eksekusi terhadap Bun Yani oleh Kejari Depok ke lembaga pemasyarakatan guna menjalani hukuman adalah murni penegakan hukum guna melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Jadi kalau ada pihak-pihak mempersoalkan (eksekusi–Red) melalui opini-opini, tapi kita ini murni penegakan hukum, Kejaksaan semata-mata hanya melakukan penegakan hukum dan eksekusi ini bagian dari penegakan hukum,” kata Mukri kepada wartawan di Kejari Depok, Jawa Barat, Jumat (1/2/2019) malam.

Dia pun menyebutkan dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan Bun Yani bersalah dan dihukum satu tahun enam bulan penjara dalam kasus pelanggaran UU ITE maka tidak ada lagi yang harus dipersoalkan terkait kasus Bun Yani.

“Kalaupun misalnya terpidana tetap menyatakan dirinya tidak bersalah, kita tidak boleh membicarakannya lagi. Karena putusan pengadilan sudah ada, sudah menyatakan bersalah,” tutur Mukri.

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya tetap akan mengeksekusi Bun Yani dan tidak terpengaruh manuver-manuver dari terpidana yang mempersoalkan bunyi amar putusan MA yang dianggap kabur atau tidak jelas.

“Silahkan saja terpidana melakukan manuver-manuver dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Tapi kita tidak akan terpengaruh sam sekali,” kata Prasetyo di Badiklat Kejaksaan RI, Jumat (1/2/2019) seusai meluncurkan Website dan mengukuhkan pengurus Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).

Bun Yani sendiri melalui kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian sempat meminta penundaan eksekusi dan akan minta fatwa MA karena amar putusan MA dinilai kabur. Disebutkan Aldian bunyi amar putusan MA hanya menyebutkan menolak kasasi jaksa dan terdakwa Bun Yani. “Tidak disebutkan putusan kasasi menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Padahal putusan itu harus kongkrit, harus jelas putusannya,” kata Aldian.

Sementara itu Kejari Depok Jumat malam langsung mengeksekusi Buni Yani ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat setelah Bun Yani mendatangi Kejari Depok.

Buni Yani sebelumnya dihukum Pengadilan Negeri Bandung satu tahun enam bulan penjara penjara pada November 2017 setelah dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasalnya Bun Yani dinilai terbukti mengubah dan menghilangkan kata-kata dalam video pidato eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang terkait dengan kasus penistaan agama oleh Ahok. (M Juhriyadi)