SURABAYA (IndependensI.com) – Menindaklanjuti pertemuan pertama ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar yang telah dilaksanakan di Bali, pada 4-5 April 2019 lalu. Indonesia c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Bareskrim Polri yang bertindak sebagai voluntary lead shepherd dalam Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan Transnasional di Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC), menggelar The 2nd ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar Meetings to Develop the Work Plan of the ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (ASEAN PoA PCRVE) 2018-2025. Pertemuan lintas sektoral negara-negara ASEAN tersebut digelar di Hotel Shangrila, Surabaya pada 7-8 Agustus 2019.
Pertemuan kedua ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas masukan dari negara-negara anggota SOMTC dan Badan-Badan Sektoral/Organisasi/Entitas ASEAN yang hadir dalam The 1st Meeting terhadap draft Work Plan of the ASEAN PoA PCRVE 2018-2025 atau yang lebih dikenal dengan Draft Bali Work Plan.
Deputi III bidang Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto Kepala BNPT Suhardi Alius, yang berhalangan hadir menyampikan bahwa hal-hal utama yang disampaikan pada pertemuan tersebut antara lain review hasil pertemuan pertama dari ASEAN PoA PCRVE yang dilaksanakan di Bali lalu dan hasil pertemuan dari Civil Society Organisation (CSO) Consultation of the ASEAN PoA PCRVE 2018-2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, 2-3 Juli 2019 lalu.
“Selain itu juga perlu adanya pembahasan masukan dari SOMTC perwakilan negara anggota ASEAN dan Badan-Badan Sektoral/Organ/Entitas ASEAN yang relevan terhadap Draft Bali Work Plan serta pembahasan mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi work plan tersebut,” ujar Andhika Chrisnayudhanto, dalam sambutannya di acara tersebut Kamis (8/8/2019)
Lebih lanjut Deputi III BNPT mengatakan, dengan digelarnya pertemuan tersebut diharapkan dapat disahkan di Pertemuan Tingkat Menteri AMMTC ke-13, yang akan berlangsung di Thailand, pada November 2019 mendatang.
“Implementasi hasil dari tindak lanjut ASEAN PoA PCRVE 2018-2025 dalam Work Plan of the ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (ASEAN PoA PCRVE) 2018-2025 ini dapat menjadi acuan bersama bagi negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama yang lebih erat lagi dalam mencegah dan melawan kebangkitan radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan,” ujarnya.
Sebelumnya ditempat yang sama pada 5-6 Agustus 2019 lalu SOMTC Indonesia selaku Chair of Working Group on Counter Terrorism bekerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat menyelenggarakan ASEAN-U.S. Workshop on Developing National Action Plans on Countering Violent Extremism (Lokakarya ASEAN-US tentang Pengembangan Rencana Aksi Nasional Negara-Negara ASEAN dalam Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan).
Pertemuan tersebut digelar sebagai upaya untuk mendorong negara-negara ASEAN dalam menyusun Rencana Aksi Nasional mengenai penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (violent extremism).
“Penyelenggaraan workshop ini sejalan dengan ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter The Rise of Radicalisation and Violent Extremism (ASEAN PoA PCRVE) 2018-2025, yang merekomendasikan negara-negara ASEAN dengan merujuk pada ASEAN Plan of Action untuk mengembangkan rencana aksi nasional masing-masing negara ASEAN. Implementasi ASEAN PoA PCRVE ini nantinya akan dituangkan dalam Bali Work Plan yang saat ini sedang dirancang,” ujar Andhika di sela-sela acara, Senin (5/8/2019).
Lebih lanjiut Deputi III BNPT menjelaskan bahwa Workshop tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk saling bertukar pengalaman dan good practices melalui berbagai pendekatan di tingkat global, regional dan nasional terkait upaya-upaya dalam mencegah dan melawan radikalisasi serta ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
“Sehingga hal-hal yang perlu ditekankan dalam pertemuan ini yaitu pentingnya memperkuat kerja sama anatara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam upaya penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, serta perlunya meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan reintegrasi terhadap orang-orang yang terlibat ekstremisme berbasis kekerasan,” ujar Andhika.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang tutut hadir pada acara tersebut menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya pertemuan tersebut sebagai upaya untuk mendukung upaya BNPT dalam menyusun Rencana Aksi Nasional Penganggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan.
“Tidak hanya itu dengan aanya pertemuan ini kami rasa juga sangat pentingnuntuk meningkatkan keterlibatan para kaum perempuan dan generasi muda dalam upaya penganggulangan ekstremisme berbasis kekerasan,” ujar Emil saat menyampaikan sambutan pembukaaanya
Sementara itu dalam kesempatan tersebut Pemerintah Amerika Serikat dalam pernyataaanya yang disampaikan Deputi Koordinator Penanggulangan Ekstremisme Departemen Luar Negeri AS, Christopher Harnisch, menggarisbawahi bahwa hal-hal utama yang dilakukan selama ini bahwa Pemerintah Amerika Serikat saat ini telah menggunakan strategi baru dengan melibatkan CSO, swasta dan sektor industri teknologi dalam penanggulangan terorisme.
“Selain itu kami juga membangun ketahanan masyarakat dengan mengembangkan kerja sama antara pemerintah lokal dengan aparat keaman dalam upaya CVE tersebut dan kami (Pemerintah Amerika) juga mengembangkan dan menerapkan sistem komunikasi yang tepat pada situasi krisis,” ujar Harnisch.
Seperti diketahui, dua pertemuan tersebut dihadiri sembilan negara anggota ASEAN dan 14 lembaga terkait.