Ilustrasi. (Dok/Ist)

Pemerintah Harus Bisa Bedakan Sponsor dan Institusi

JAKARTA (IndependensI.com) – Sebagai lembaga publik, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kurang bijak dalam menanggapi perhelatan Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis Djarum yang digelar Perkumpulan Bulutangkis (PB) Djarum. Dalam menyoroti perhelatan yang diikuti anak-anak tersebut, KPAI  menggunakan PP 109 pasal 37 sebagai dasar hukum dan dianggap tidak cocok dalam kasus ini.

“Dalam PP yang dilarang adalah pakai nama dan logo brand rokok, dan mempromosikan tembakau. Padahal Djarum tidak melakukan itu. KPAI harus bisa membedakan antara Djarum sebagai perusahaan, produk rokok dan perkumpulan olahraga,” ujar pendiri Media Buffet Public Relations, Bima Marzuki kepada independensi.com, Senin (9/9/2019).

Bima mengatakan, KPAI sebagai penyelenggara negara seharusnya memikirkan kepentingan publik dan tidak memaksakan opini serta memanfaatkan posisinya. “Definisi eksploitasi yang disampaikan KPAI juga tidak tepat. Masa iya yang mengadakan audisi adalah PB Djarum, lantas tidak boleh menggunakan kaos mereka. Sekarang eranya cari solusi bukan mengedepankan masalah. Sesuatu yang kelihatannya KPAI tidak tertarik,” kata Bima lagi.

Lebih jauh Bima menegaskan, semestinya KPAI punya prioritas lain yang lebih tinggi ketimbang mengurusi soal ini. Eksploitasi anak dalam politik atau ormas misalnya, menjadi langkah inkonsistensi KPAI dalam hal ini yang pada akhirnya membuat publik bertanya dan memberikan respon negatif. Kemudian menyoal biaya, KPAI menghitung perbandingan biaya promosi pasang iklan di media massa dengan mencetak kaos yang terdapat tulisan penyelenggara.

Seharusnya menurut Bima, yang dihitung adalah seluruh investasi PB Djarum dalam membuat audisi sejak 2006 dan program pembinaan yang sudah dilakukan sejak 1969. “KPAI membandingkan antara biaya promosi dengan umbul-umbul dan biaya cetak kaos. Itu tidak proporsional. Semestinya dibandingkan adalah biaya investasi PB Djarum selama puluhan tahun terakhir, membina, mengaudisi sampai pemain itu jadi. Coba dihitung, maka akan ketahuan itu bukan sekedar iklan,” imbuh Bima.

Cari Solusi

Sementara itu mantan atlet bulutangkis Hariyanto Arbi mengatakan, audisi yang dilakukan PB Djarum ini sudah 13 tahun bergulir dan baru beberapa pemain saja yang muncul dari program itu. “Jadi, tak mudah memang mencari bibit-bibit pemain. Perlu proses yang panjang untuk membina dan mencari pemain muda berbakat,” komentar Hariyanto.

Pemilik usaha peralatan olahraga Flypower ini mengatakan, dirinya kecewa atas penghentian kegiatan audisi ini mulai tahun depan. Penghentian audisi dikhawatirkan Hariyanto membuat regenerasi pemain menjadi tersendat. Dari sisi lain, akses anak-anak untuk mendapatkan kesempatan berlatih  menjadi atlet kelas dunia semakin sulit.

“Yang jelas saya kecewa. Kecuali KPAI punya solusi dalam mencari sponsor atau BUMN atau siapapun yang bisa membuat seperti Djarum. Ini kan belum ada gantinya sudah ribut, akhirnya benar-benar dihentikan” ujar Hariyanto yang juga jebolan PB Djarum ini.