Mahasiswa Riau Menolak rencana Pemprove Riau meminjam uang kepada pihak ketiga senilai Rp 4,4 triliun untuk membangun infrastruktur

Rencana Pemprov Riau Ngutang Terganjal

PEKANBARU (Independensi.com) – Nagasaki hancur karena bom, dan Riau jangan sampai hancur karena bon. Provinsi Riau kaya sumber daya alam, minyak di atas serta minyak di bawah. Minyak berlimpah, perkebunan luas, sangat ironi jika untuk melakukan pembangunan infrastruktur Pemerintah Provinsi Riau harus meminjam kepada pihak ketiga. Hal itu disampaikan Syafrul Hadi, Presiden Mahasiswa Unri saat melakukan demonstrasi didepan bundaran tugu Zapin, Kamis, (7/11/2019) sore.

Riau sangat kaya hasil alamnya, sehingga kurang masuk di akal daerah yang kaya raya ini, harus minjam untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kami mahasiswa menolak rencana Pemprov Riau meminjam uang (berhutang) kepada pihak ketiga sebesar Rp 4,4 triliun. Masih banyak cara lain untuk menggali sumber pendapatan daerah, seperti pemanfaatan potensi perkebunan yang membentang luas disepanjang daratan Riau. “Meminjam kepada pihak ketiga, sama artinya dengan menggadaikan Riau,” ujar Syafrul Hadi lagi.

Sebagaimana diketahui Gubernur Riau Syamsuar dalam Ranperda APBD tahun 2020, berencana meminjam (mengutang) kepada pihak ketiga dalam hal ini PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 4,4 triliun, untuk membangun infrastruktur di berbagai daerah di Provinsi Riau. Adapun alasan untuk meminjam, karena saat ini, jalan-jalan di kabupaten/kota di Riau masih banyak yang belum beres, sehingga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membangunnya.

Menurut Gubri, jika tidak dengan melakukan terobosan baru dengan cara meminjam dana kepada pihak ketiga, maka pembangunan jalan-jalan di Riau tidak akan pernah bisa tuntas. Sebagaimana disampaikan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, kata Syamsuar dalam pemaparannya, dengan anggaran yang ada, tidak akan selesai untuk membangun jalan-jalan di seluruh antero Riau. “Siapapun yang menjadi gubernur, jika tidak dilakukan terobosan, dijamin sampai kiamat jalan di Riau tak akan selesai,” ujar Syamsuar.

Lebih lanjut mantan Bupati Siak itu mengatakan, terkait hal pinjaman dana dari pemerintah daerah ke PT SMI untuk pembangunan insfrastruktur, bukan hal yang baru lagi. Sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia sudah melakukan kebijakan meminjam dana ke PT SMI. Sebab keberadaan PT SMI memang diperuntukkan untuk pinjaman uang ke daerah. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur sudah duluan (meminjam dana ke SMI). “Riau saja yang ketinggalan,” katanya

Akan tetapi, rencana Gubernur Riau, Syamsuar untuk mengutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 4,4 triliun, ditolak sejumlah fraksi di DPRD Riau. Wakil rakyat dari sejumlah fraksi, terang-terangan menolak rencana Gubri yang akan meminjam dana untuk pembangunan insfrastruktur tersebut.

Sebagaimana disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN dan Fraksi lainnya saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Riau tahun 2020 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Riau Senin (4/11).

Pada umumnya Fraksi di DPRD Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk mengkaji ulang rencana peminjaman dana kepada pihak ketiga tersebut. Sebaiknya , kajian serta pembahasan terhadap rencana peminjaman dana itu, tidak hanya dilakukan Pemprov Riau, namun harus melibatkan DPRD Riau. Selain itu, para anggota di dewan meminta agar Pemprov Riau bisa mencari sumber-sumber lain untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di Riau. Seperti memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan penghematan anggaran.

Pemprov harus keatif dan inovatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan kondisi rill masyakarat, tidak memaksakan kehendak. “Saya terkejut saat melihat adanya anggaran yang dimasukkan kedalam KUA PPAS yang bersumber dari pinjaman daerah. Karena pembahasan pinjaman daerah ini belum mendapat kesepakatan bersama dengan DPRD Riau melalui Banggar di saat pembahasan KUA PPAS,” kata Syamsuar juru bicara PAN . (Maurit Simanungkalit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *