JAKARTA (Independensi.com) – Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan tahun 2020 mengusung tema “BKKBN Bersama Stakeholder dan Mitra Kerja Men-deliver Aksesibilitas Program Banggakencana”, merupakan langkah yang tepat.
Hal itu, lanjutnya, karena sesungguhnya Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) merupakan program strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,“ jelas Hasto dalam sambutannya di Auditorium Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Kamis (13/2).
Menurut Hasto Wardoyo, instruksi Presiden RI Joko Widodo pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bahwa, tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.
Begitu juga dengan Program Banggakencana, dengan dukungan dan komitmen para stakeholder dan mitra kerja diharapkan manfaat program bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan Program Banggakencana, terutama di daerah yang memiliki capaian rendah, termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan dan Kampung KB, juga dirasakan belum optimal. Oleh karena itu, untuk men-delivery diperlukan dukungan komitmen dari para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja.
Para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja ini, meliputi : organisasi profesi, organisasi pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, swasta, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.
Dukungan komitmen yang bersinergi dan terpadu dari para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja ini, diperlukan secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan.
Hasto juga menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan bersama jajaran BKKBN selama tujuh bulan terakhir pasca dilantik sebagai Kepala BKKBN antara lain : Melakukan distribusi dinamis Alokon; Menyelesaikan E-Katalog Sektoral; Membangun Rantai Pasok; Restrukturisasi kelembagaan dan Penyederhanaan jabatan struktural sampai dua level.
Membangun Zona Integritas (ZI) wilayah bebas praktik korupsi dan wilayah birokrasi melayani, menjadi salah satu target kerja semester II tahun 2019; Melakukan Rebranding, pada akhir Desember, BKKBN telah melakukan Rebranding terhadap program yang meliputi : Aransemen ulang lagu Mars KB, logo, tagline maupun jingle. Disamping itu istilah KKBPK saat ini kita kemas ulang dengan istilah Banggakencana.
Banggakencana merupakan kependekkan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Intinya sama, namun hanya istilahnya saja berbeda agar lebih mudah dipahami dan dekat di telinga masyarakat terutama di kalangan milenial dan zilenial.
Hasto berharap, seluruh jajaran di BKKBN agar membuka diri serta saling terbuka dalam menjalin kemitraan serta selalu berorientasi pada output dengan membuat rencana aksi yang konkret dan dapat terimplementasi di lini lapangan serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kemitraan dengan para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja yang dibangun BKKBN diwadahi dalam Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU). Berdasarkan data BKKBN tahun 2019, terdapat sebanyak 118 Nota Kesepahaman Bersama antara BKKBN dan para Pemangku Kepentingan/Mitra Kerja dan ini adalah jumlah yang sangat besar.
Sekaitan dengan itu, efektivitas implementasi MoU, perlu dievaluasi bersama. Hasto mengingatkan, melalui Rakornis Kemitraan ini, peserta dapat berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan MoU secara konkret, termasuk hambatan dan keberhasilannya. Hal ini penting karena kerja nyata dan karya nyata sangat dibutuhkan untuk keberhasilan Program Banggakencana.
“Jangan sampai kemitraan yang dijalin antara BKKBN dan para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja terhenti pada penandatanganan MoU saja, “terang Hasto.
Saat ini kondisi capaian program, terutama berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017 yang menunjukkan bahwa angka fertilitas total (TFR) sebesar 2,4 yang berarti bahwa seorang wanita di Indonesia rata-rata melahirkan 2,4 anak selama masa reproduksinya. Angka TFR hasil SDKI tahun 2017 ini menurun dibandingkan dengan hasil SDKI tahun 2012 yaitu sebesar 2,6 anak per wanita.
Angka fertilitas menurut kelompok (ASFR) umur 15-19 tahun juga mengalami penurunan dari 48 kelahiran per 1000 wanita pada hasil SDKI tahun 2012 menjadi 36 kelahiran per 100 wanita pada hasil SDKI tahun 2017.
Penurunan TFR ini juga diikuti oleh kenaikan angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dari 61,9 persen pada SDKI 2012 menjadi 63,6 persen pada SDKI 2017.
Indikator lain hasil SDKI tahun 2017 adalah unmet need KB yang menggambarkan wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontasepsi, namun menginginkan penundaan kehamilan atau berhenti sama sekali. Unmet need KB hasil SDKI tahun 2017 sebesar 10,6 persen dibandingkan SDKI tahun 2012 sebesar 11,4 persen.
Selain itu, median umur kawin pertama wanita, pernah kawin umur 25-49 tahun, mengalami peningkatan dari 20,1 tahun pada hasil SDKI 2012, menjadi 21,6 tahun pada hasil SDKI 2017. Mengingat hasilnya masih jauh dari ideal sehingga perlu memperkuat koordinasi operasional, serta memberikan fokus perhatian terhadap Program Banggakencana di wilayah kerja masing-masing.
Hal ini termasuk dukungan dan perhatian terhadap pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB pasca persalinan.
Hasto berharap, melalui Rakornis Kemitraan Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja yang hadir dan sekaligus melakukan penandatangan Kesepahaman Bersama yaitu PPATK, Asbanda, AFKSI, DKT Indonesia, Klik Dokter, Asklin, IBI dan Paguyuban Juang Kencana (PJK) dapat menghasilkan rencana aksi tindak lanjut bersama dalam implementasi Program Banggakencana di lapangan.
Hal ini demi tercapainya sasaran Program Banggakencana tahun 2020, sehingga akan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2020-2024.