Ilustrasi. Gubernur Anies saat pengumuman meliburkan kantor alias Work From Home (WFH). (Ist)

Wah! Anies Lalai Lagi Tak Koordinasi Dengan Pusat

JAKARTA (Independensi.com) – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan Gubernur Anies kembali tidak berkonsultasi dengan DPRD & pemerintah pusat terkait imbauan kerja di rumah alias Work From Home (WFH).

“Jadi memang tidak bisa asal menyerukan penutupan kantor, begitu. Perlu ada hitung-hitungan yang matang. Jangan sampai seruan Gubernur ini akhirnya melemahkan perekonomian dan layanan publik di Jakarta,” tegasnya, Minggu (22/3).

Ia meminta para tenaga kerja yang berhubungan dengan layanan publik di DKI tetap produktif

“Misalnya sektor perbankan, listrik, air, minyak dan gas, pos, dan lainnya,” kata Prasetyo dalam keterangnya di Jakarta, Minggu (22/3) dilansir dari vivanews.

Prasetyo menuturkan, bahwa tidak semua tenaga kerja bisa bekerja di rumah. Oleh karena itu, imbauan penutupan kantor harus dipikirkan dengan matang, karena imbasnya besar.

Belum lagi, lajut dia, dampak lainnya akibat penutupan kantor. Di antaranya yakni potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja harian.

Pria yang akrab disapa Pras ini menuturkan, seharusnya Anies menekankan kepada setiap perusahaan di Jakarta untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Ketimbang, mengeluarkan imbauan tanpa pertimbangan matang, seperti pembatasan jam operasional transportasi massal publik, yang dicabut sehari kemudian.

Berkaca pada penanganan Pandemi Corona di negara lain, segala keputusan strategis diambil oleh pemerintah pusat, bukan daerah.

“Ini sama sekali DPRD tidak dilibatkan dengan keputusan itu. Ini kan berbahaya, kalau sampai ada PHK bagaimana nasib pekerja. Harusnya hal seperti ini juga dikonsultasikan kepada pemerintah pusat. Tidak bisa cuma mementingkan popularitas semata,” tuturnya.

Karena itu, ia berharap perkantoran yang tergolong vital dan berhubungan dengan pelayanan publik beroperasi dengan catatan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika perlu, perkantoran yang dimaksud menggandeng Dinas atau Kementerian Kesehatan untuk menerapkan ketentuan protokoler tersebut.

“Unit kerja kesehatan kita di Jakarta siap kok. Mereka siap memandu menerapkan protokol kesehatan yang diperlukan. Yang terpenting, pergerakan ekonomi tetap terjaga, dan pekerja aman dari bahaya,” ujarnya.

Pras berharap pandemi Corona di Indonesia dapat segera berakhir. Perlu peran semua pihak untuk memutus penyebaran Covid-19 itu.

Pras juga menghimbau semua warga untuk selalu waspada meski pasien yang positif mayoritas para Lansia. Karena menurutnya para anak muda bisa tampak sehat namun ternyata terpapar virus (Asimtomatic Carrier).

“Masyarakat harus selalu waspada, pemerintah melalui Satgas penanggulangan Corona terus berupaya maksimal untuk menghentikan penyebaran virus,” katanya.