JAKARTA (Independensi.com)- Semangat pemerintah dan para off taker dalam melakukan upaya budidaya kedelai program mandiri non APBN dinilai belum mendapatkan dukungan pihak perbankan. Perbankan disebut tutup mata karena sampai hari ini belum ada satupun petani dari Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) atau calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan ditanami kedelai yang mendapat realisasi KUR perbankan.
Demikian disampaikan Erick Teguh Herwinda, Koordinator Usaha di Bidang Berbasis Kedelai PT. Doa Bangsa Agrobisnis binaan FKDB dalam keterangannya, Kamis (24/3).
Menurut Erick meskipun pihaknya telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai off taker program budidaya kedelai nasional non APBN di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, namun sampai saat ini dia menemukan fakta bahwa belum ada satupun petani yang mendapat bantuan dari perbankan melalui KUR untuk budidaya kedelai mandiri.
“Hanya dari sekian banyak perjanjian kerjasama yang sudah di tandantangani berbagai pihak diantarnaya Direktorat AKABI kemudian perbankan dan dinas terkait dari Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) atau calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan ditanami itu belum ada yang realisasi mendapatkan KUR,” sambung dia.
Padahal pihaknya juga sudah MoU di Provinsi Jabar, Provinsi Banten kemudian diteruskan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi dan Pandeglang.
Sejauh ini cita-cita swasembada kedelai melalui program budidaya kedelai mandiri mandek di tingkat MoU dan Perjanjian Kerja Sama. Karena menurut Erick penentuan mendapatkan KUR petani untuk budidaya kedelai ini 100 persen menjadi otoritas Bank.
“Bank yang terlibat pada saat rapat yang dihadiri Direktorat Pembiayaan, Direktorat AKABI juga hadir pimpinan dari salah satu Bank diantaranya Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri ya mereka menyampaikan bahwa mereka pihak perbankan akan support 100 persen tekait dengan pengembangan budidaya kedelai ini,” kata dia.
Meski pada rapat tersebut pihak bank mengatakan akan mendukung penuh namun pada kenyataannya kata Erick hanya sampai saat ini belum ada yang realisasi mendapatkan kredit budidaya kedelai bahkan pihaknya mengatakan sempat memberi solusi kalau memang sulit meberikan kredit dengan berbagai masalahnya di petani bantu para offtaker untuk bertanggungjawab penuh dalam hal budidaya sebagai jaminan.
“Tapi hal itupun belum ada respon positif dari pihak perbankan. Jadi sampai saat ini kami terus berupaya bagaimana caranya pengembangan budidaya kedelai nasional yang sangat serius kita jalankan termasuk dengan Dirjen AKABI kita dorong terus hanya berbagi kendala masih dihadapi terutama dalam hal finansial yaitu pihak bank belum juga mengucurkan untuk membantu para petani berbudi daya kedelai,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu tokoh penggerak ekonomi kerakyatan yang juga pendiri Forum Komunikasi Doa Bangsa, H. Ayep Zaki mengatakan tidak adanya realisasi KUR dari pihak perbankan kepada para petani kedelai harus menjadi perhatian khusus dari semua pihak.
“Sehingga saya minta mohon kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan ini jangan jadi lip service, terus menerus mengatakan bahwa mengucurkan KUR sekian triliun sekian ratus triliun padahal faktanya yang seperti dibutuhkan untuk budidaya kedelai mandiri ini belum ada,” kata dia.
Ayep Zaki yang juga Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Pusat itu pun bersedia membuka diri untuk berdialog dengan perbankan untuk mengatasi kekhawatiran perbankan dalam upaya budidaya kedelai mandiri nasional Non APBN.
“Ini sangat menyesakkan dada dan perlu penanganan khusus. Saya Ayep Zaki kapan saja siap berdialog mencari solusi dan kami menjamin apabila perbankan mengucurkan dana KUR khusus untuk kedelai,” kata dia.
Ayep Zaki pun mempertanyakan pihak perbankan yang selama ini kerap melontarkan statemen bahwa telah mendukung KUR bagi petani kedelai mandiri padahal tidak ada realisasinya. Pihaknya pun mengaku memiliki bukti bahwa pihak perbankan belum mengeluarkan KUR untuk petani kedelai mandiri.
“Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Harus ini untuk kepentingan rakyat. Karena target Kementerian Pertanian 600 ribu ha (hektare),” pungkas dia.(rls/*)