Duta Besar Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Danny Danon

Covid-19, Israel Minta Iran Berhenti Danai Teroris

TEL AVIV (Independensi.com) – Duta Besar Israel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Danny Danon, mengingatkan Republik Islam Iran, untuk berhenti mendanai aktifitas teroris global, dan dananya dialihkan penanggulangan penyebaran bawah menular Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang sudah dalam kondisi cukup parah di negara itu.

“Iran harus menepati janji menghentikan program nuklir dan aktifitas teroris. Israel mendukung aktifitas kemanusiaan internasional di Iran,” kata Danon kepada The Jerusalem Post.

Menurut Danon, selama Iran tetap melanjutkan program senjata nuklir, ketika masyarakatnya dalam keadaan berjuang melawan penyebaran wabah Covid-19, maka sanksi PBB harus tetap diberlakukan.

Dikatakan Danon, Juru Bicara PBB, Stehpane Dujarric menceritakan, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, telah menemui Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutteres, untuk membahas sanksi terbaru terhadap negaranya, dalam minggu ini.

Dujarric menjelaskan Antoniio Guterres mengetahui kekurangan obat-obatan dan peralatan medis di Iran yang membuatnya lebih sulit untuk menahan wabah itu. Dia mengimbau semua anggota komunitas internasional untuk memfasilitasi dan mendukung upaya Iran pada saat kritis ini.

Iran memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi keenam dan jumlah kematian tertinggi keempat. Kemampuannya mengobati korban Covid-19 terhambat sanksi Amerika Serikat.

Zarif berkomentar lewat twitter menuduh Amerika Serikat melakukan aksi terorisme ekonomi terhadap Iran selama mewabahnya Covid-19.

“Bahkan ekonomi terbesar di dunia membutuhkan orang lain
untuk membantunya memerangi pandemi, namun menolak untuk menghentikan
#EconomicTerrorism melawan Iran,” tulis Zarif.

“Apakah AS menginginkan pandemi selamanya? Keharusan moral untuk berhenti memperhatikan sanksi pelaku intimidasi, ” tanya Zarif.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 secara onlie tentang Covid-19, Guterres menyerukan “gencatan senjata global” sehingga negara-negara dapat memfokuskan upaya mereka untuk menghentikan penyebaran virus.

“Saya juga mengimbau melambainya sanksi yang dapat merusak kapasitas negara untuk merespons pandemi,” kata Antonio Gutteres.

Awal pekan ini, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengeluarkan seruan serupa. Dia menyebutkan kekhawatirannya tentang Iran, tempat lebih dari 2.200 orang tewas.

“Laporan hak asasi manusia telah berulang kali menekankan dampak sanksi sektoral terhadap akses ke obat-obatan esensial dan peralatan medis – termasuk respirator dan peralatan pelindung bagi pekerja layanan kesehatan,” kata Michelle.

“Lebih dari 50 petugas medis Iran telah meninggal” dan Covid-19 menyebar dari Iran ke negara-negara tetangga seperti Afghanistan dan Pakistan.

Iran tidak di bawah sanksi PBB, tetapi ingin melihat diskusi
publik Dewan Keamanan PBB tentang sanksi AS, yang tetap ada selama pandemi.

Pada hari Kamis, 25 Maret 2020, Amerika Serikat memasukkan daftar hitam lima perusahaan yang berbasis di Iran dan Irak dan 15 orang untuk mendukung kelompok-kelompok teroris, sanksi putaran ketiga terhadap target-target Iran dalam dua minggu terakhir.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan AS menuduh mereka yang ditargetkan mendukung Korps Pengawal Revolusi Islam, Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) dan pasukan paramiliter asing dan pasukan spionase asing dan mentransfer bantuan mematikan kepada milisi yang didukung Iran di Irak seperti Kataib Hezbollah dan Asaib Ahl al-Haq, yang semuanya Washington anggap sebagai organisasi teroris asing.

Pentagon menyalahkan Kataib Hezbollah atas serangan roket 11 Maret 2020 yang menewaskan satu orang Inggris dan dua personel AS di Irak.

Para pejabat AS mengatakan mereka berencana untuk terus memberikan sanksi kepada Iran untuk mengekang kegiatan nuklir, rudal, dan regionalnya meskipun ada wabah Covid-19.

Departemen Keuangan menuduh mereka yang ditunjuk sebagai “kegiatan memfitnah” termasuk menjual minyak Iran ke Suriah, menyelundupkan senjata ke Irak dan Yaman dan mendukung milisi Irak yang menyerang pasukan AS.

Sanksi membekukan semua aset yang dimiliki AS dan umumnya melarang orang Amerika untuk berurusan dengan mereka.

Lima perusahaan yang menjadi target adalah Pedagang dan Organisasi Rekonstruksi Mada Novin dari Kuil Suci di Irak, yang keduanya berbasis di Iran dan Irak; Perusahaan Bahjat al Kawthar untuk Konstruksi dan Perdagangan Ltd, juga dikenal sebagai Perusahaan Kosar, dan Layanan Maritim Al Khamael, yang keduanya berbasis di Irak; dan Perusahaan Kimia Saman Timur Tengah, yang berbasis di Iran.

Tindakan itu juga membuat daftar hitam 15 orang yang terkait dengan perusahaan atau pejabat Pasukan Quds dan Kataib Hezbollah.

Pasokan kemanusiaan dibebaskan dari sanksi yang diberlakukan kembali oleh Washington terhadap Teheran setelah Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump membatalkan perjanjian multilateral Iran 2015 untuk membatasi program nuklirnya.

Namun, sanksi AS yang lebih luas menghalangi banyak perusahaan dari perdagangan kemanusiaan dengan Iran.

Amerika Serikat dan Swiss tahun 2020 menyelesaikan saluran Swiss untuk mendapatkan barang-barang kemanusiaan ke Iran. Per 19 Maret 2020, satu transaksi telah diproses.

Secara terpisah, menurut The Jerusalem Post, Washington memperbarui sanksi yang membiarkan Irak mengimpor listrik dari Iran tetapi berjanji untuk membuat daftar hitam siapa pun yang menggunakannya untuk membantu kelompok-kelompok teroris.(Aju)