JAKARTA (Independensi.com) –Anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan Fecho mengatakan, layanan vaksinasi berbayar seperti menipu rakyat di tengah derita akibat pandemi Covid-19. Irwan meminta pemerintah jangan peras rakyat atas nama gotong royong.
Hal itu menanggapi kebijakan pemerintah yang menjual vaksin gotong royong ke publik melalui PT Kimia Farma. Vaksin berbayar itu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
“Pemerintah jangan memeras keringat rakyat dengan alasan gotong royong. Gotong royong itu mulia. Tapi dagang vaksin dengan alasan gotong royong itu menipu rakyat di tengah derita pandemi,” ujar Irwan kepada wartawan, dikutip Senin (12/7).
Menurut Irwan vaksinasi Covid-19 menjadi tugas negara untuk melindungi rakyatnya. Seharusnya, pemerintah tidak menjual vaksin kepada masyarakat. Tetapi mendistribusikan secara gratis. Khususnya daerah yang masih rendah tingkat vaksinasinya.
“Jika memang vaksin berlebih dan stok tersedia mengapa negara tidak membeli dan mengadakannya untuk rakyat di tengah proses distribusi vaksinasi yang terbatas dan masih rendah persentasenya,” ujar Irwan.
Ia mendesak jualan vaksin ini dihentikan. Irwan menyamakan kebijakan tersebut seperti penjajahan negara terhadap rakyatnya.
“Negara sudah diberikan kekuasaan yang luas dan juga uang yang banyak melalui UU no 2 tahun 2020. Mengapa negara harus jualan vaksin pada rakyatnya. BUMN itu badan usaha milik negara yang artinya juga milik rakyat. Ini penjajahan pada rakyat sendiri di tengah derita pandemi. Harus dihentikan,” ujarnya.