Pekanbaru, (Independensi.com) –Suhu politik di Provinsi Riau menjelang berahirnya masa jabatan Walikota Pekanbaru dan Bupati Kabupaten Kampar, memanas.
Penyebabnya ditengarai, penunjukan Pj Walikota Pekanbaru dan Pj Bupati Kabupaten Kampar diluar nama yang diajukan Gubernur Riau kepada Menteri Dalam Negeri.
Sebagaimana diketahui, jabatan Walikota / Wakil Walikota Pekanbaru dan Bupati Kabupaten Kampar Provinsi Riau, akan berahir Minggu, 22 Mei 2022.
Tinggal hitungan jam, dua kepala daerah itu akan di isi Pejabat Walikota dan Pejabat Bupati Kampar yang disetujui Mendagri.
Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar telah merekomendasikan tiga nama untuk Pj Walikota Pekanbaru.
Nama yang dikirimkan antara lain Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmi, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal dan Kadispora Riau Boby Rachmat.
Sama halnya untuk Pj Bupati Kampar, juga diusulkan tiga nama. Antara lain Zulkifli Syukur Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau, Roni Rachmat Kepala Dinas Pariwisata Prov Riau dan Imran Rosyadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
Belakangan muncul sosok yang ditunjuk bukanlah yang direkomendasikan Gubri Syamsuar. Karena nama yang muncul untuk Pj Walikota Pekanbaru adalah Muflihun Sekretaris DPRD Provinsi Riau, dan Dr Kamsol Pj Bupati Kampar yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Meningkatnya suhu politik seiring dengan kabar penunjukan Pj Walikota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar diluar nama yang di rekomendasi Gubri Syamsuar, menurut Dr Aidil Harris pengamat politik dari Universitas Muhammadyah Riau, hal itu merupakan pesan politik yang kuat.
Menurut Harris, sangat wajar jika penunjukan Pejabat itu menaikkan suhu politik, karena pesannya sangat kuat untuk kepentingan di tahun 2024.
Kedua wilayah ini memiliki jumlah pemilih terbanyak di Riau, begitu juga dengan anggaran, kedua daerah tersebut dipandang juga sangat strategis.
Sebagai gambaran, kata Haris, pada tahapan Pemilu lalu, Pekanbaru menjadi satu-satunya wilayah di Riau yang menembus angka pemilih 500 ribu jiwa.
Begitu juga Kabupaten Kampar, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat itu jumlah pemilihnya sebanyak 475 ribu jiwa.
Dari segi anggaran, kedua daerah itu tergolong jumbo dibawah Kabupaten Bengkalis yang memiliki anggaran tertinggi Rp 3,9 triliun.
Karena Anggaran Kota Pekanbaru pada tahun 2022 senilai Rp 2,5 triliun, hanya selisih sedikit dengan Kabupaten Kampar Rp 2,4 triliun. Jadi wajar jika penunjukan pejabat didua daerah itu, menaikkan suhu politik, kata Harris.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Riau Erisman Yahya, menampik munculnya kegaduhan di internal Pemprov Riau sehubungan penunjukan Pj Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar.
Menurut Erisman, saat ini Pemprov Riau sedang menunggu putusan Kemendagri terkait dua jabatan. “Tidak ada gaduh.
Gubernur sudah mengusulkan nama-nama ke Kemendagri sesuai aturan yang berlaku. Saat ini Pak Gubernur sedang menunggu SK untuk Pj Pekanbaru dan Pj Kampar,” ujar Erisman
(Maurit Simanungkalit)