Jakarta- Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menanggapi temuan Setara Institute baru-baru ini yang menyinggung Nahdlatul Ulama (NU).
Hasil riset Setara itu menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur (Jatim) menduduki peringkat pertama dalam hal pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) terbanyak selama tahun 2022. Menurut Setara Institute, ada dua faktor yang membuat Jatim menjadi provinsi terbanyak pelanggaran KBB nya.
Salah satunya, kuatnya organisasi Nahdlatul Ulama di Jawa Timur yang memperkuat solidaritas penolakan terhadap penceramah yang selama ini mengancam pluralisme dan praktik keagamaan yang melekat dengan budaya Nusantara yang dijunjung oleh NU.
Gus Falah pun mengkritisi hasil riset Setara Institute tersebut.
“Saya pikir sangat keliru, menyatakan kuatnya NU menolak para penceramah anti pluralisme dan anti budaya Nusantara sebagai faktor yang mendorong pelanggaran kebebasan beragama di Jatim,” tegas Gus Falah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/2/2023).
Gus Falah menyatakan, bila ada penolakan terhadap beberapa penceramah yang anti pluralisme dan anti budaya nusantara, itu justru upaya warga NU menjaga kebhinekaan, Pancasila dan budaya nusantara.
Sekum Bamusi itu melanjutkan, seingatnya penceramah yang pernah ditolak di Jawa Timur pada 2022 adalah Hanan Attaki. Dia ditolak karena beberapa tahun lalu pernah mempropagandakan Khilafah, yang merupakan ideologi organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia.
“Jadi, ada dasarnya, mengapa warga NU menolak. Sebab rekam jejak penceramah menunjukkan keterkaitan dengan ideologi yang anti Pancasila, anti NKRI, dan anti kebhinekaan,” tegas Gus Falah.
Gus Falah mengingatkan, demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus selaras dengan Pancasila. Bukan demokrasi liberal yang kebablasan dan memberi ruang bagi gerakan atau penceramah radikal yang anti Pancasila, anti keberagaman dan bahkan anti terhadap demokrasi itu sendiri.
Dalam demokrasi yang berdasarkan Pancasila, siapapun yang mempropagandakan ideologi anti Pancasila dan anti kebhinekaan, seharusnya tidak diberikan ruang.
“Tidak boleh organisasi atau individu radikal yang bertujuan merongrong Pancasila diberikan ruang dengan alasan demokrasi atau kebebasan. Sebab bila mereka menjamur apalagi berkuasa, bukan hanya Pancasila yang terancam, tapi juga demokrasi dan kebebasan, karena ideologi mereka seperti Khilafah dan Wahabi itu monolitik, jumud,” tegas Gus Falah.
“Jadi yang dilakukan warga NU dimanapun, termasuk di Jatim, adalah menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keberagaman yang berlandaskan Pancasila. Kok malah dibilang melanggar kebebasan beragama,” tambah Anggota DPR Dapil Jatim X itu.