DEPOK (independensi.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat menyatakan siap mewujudkan Pemilu 2024 yang santun dan damai.
Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri mengimbau warga untuk mampu menyelesaikan perbedaan secara damai dengan musyawarah dan mencegah kekerasan.
“Orang Depok itu toleran dan upaya-upaya yang dilakukan selalu damai. Kuncinya saling menghormati dan menghargai,” kata Supian Suri dalam sambutan acara Forum Diskusi Pemilu Damai bertema Membangun Budaya Politik Santun dan Beretika Menuju Pemilu dan Pilkada Damai di Depok, Kamis.
Supian mengatakan bahwa Depok mempunyai pengalaman dalam menangani konflik Pilkada 2005. Konflik ini diselesaikan dengan damai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Walaupun dalam penyelesaiannya memakan waktu lama, dapat diselesaikan dengan damai,” katanya.
Kegiatan diskusi tersebut diselenggarakan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kota Depok dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan RI.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A. mengatakan bahwa demokrasi menginginkan kebebasan sehingga pemilu diadakan agar terjadi persaingan di antara manusia yang bebas untuk berusaha mendapat dukungan dari para pemilih agar bisa menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan.
“Oleh karena itu, wajar setiap pemilu selalu panas dan tegang,” ujar Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI.
Menurut dia, untuk mencegah pemilu rusuh dan damai, para politikus dan calon yang ikut kontestasi dalam pemilu dituntut untuk dapat menahan diri agar tidak terlibat dalam black campaign yang menyebarkan isu yang tidak benar tentang saingannya.
“Bila program-program itu jelas dan menarik serta tidak menyinggung saingannya dalam pemilu, pemilu yang santun dan damai dapat tercapai,” kata Maswadi.
Maswadi Rauf mengatakan bahwa para politikus dan calon dalam pemilu memegang kontrol sepenuhnya terhadap tim sukses masing-masing sehingga dapat mencegah tindakan-tindakan mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi
Direktur Rumah Bebas Konflik Pemilu yang juga Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta Abdul Ghofur, S.S., M.Si. mengajak peserta diskusi memahami anatomi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak pada tahun 2024.
Peserta diskusi terdiri atas para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Depok, perwakilan partai politik di Kota Depok, anggota FKUB Depok, perwakilan forkopimda, KPU, Bawaslu Kota Depok, dan tokoh masyarakat.
Menurut dia, hal ini penting untuk merancang dan menyusun strategi membangun budaya politik santun dan beretika menuju pemilu dan pilkada damai di Kota Depok.
“Mulai dari membangun infrastruktur perdamaian berjenjang, penggalangan agen juru damai pemilu dan pilkada melalui media sosial, hingga aksi kampanye pemilu damai berkelanjutan,” ujarnya.
Abdul Ghofur memaparkan kajiannya mengenai evaluasi pendahuluan (ex ante) penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak pada tahun 2024.
Ia mencatat terdapat tujuh isu krusial, di antaranya kesiapan penyelenggara, kerumitan, dan beban kerja penyelenggara yang sangat berat serta bayang-bayang pelemahan ekonomi pada tahun 2023—2024 dan potensi tingginya praktik politik uang.
“Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 paling berbahaya secara teknis mengingat pemungutan suara pada tahun yang sama. Akibatnya ada irisan pelaksanaan tahapannya dan saling terikat. Oleh karena itu, diperlukan contingency plan dan risk management,” ujarnya. ***