BEKASI (IndependensI.com)- Kota Bekasi sebagai salah satu kota metropolitan yang masuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), menjadi salah satu tujuan masyarakat mencari rejeki. Hal itu terjadi karena keberhasilan pembangunan yang semakin kompleks, terutama terkait pemerataan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait hal itu, Kota Bekasi yang hanya terdiri dari 12 wilayah kecamatan dan 56 kelurahan, menghadapi dinamika urbanisasi yang sangat pesat.
Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk semakin tanggap, transparan, dan inovatif dalam mengelola pembangunan, terutama di tingkat kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Penjelasan itu disampaikan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2025, kemarin
Disebutkan, bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada tata kelola keuangan dan perencanaan yang baik di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Kegiatan ini dihadiri Anggota DPR RI Komisi XI, H. Muhammad Kholid, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan, perwakilan Forkopimda serta seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bekasi.
Workshop ini digelar sebagai bentuk penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola pembangunan dan keuangan kelurahan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Harris Bobihoe mengingatkan pentingnya disiplin anggaran, perencanaan yang matang, pelaporan yang tepat waktu, serta koordinasi antar instansi yang sinergis.
“Saya harap giat ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh perangkat kelurahan,” ungkap Harris.
Para camat diminta terus mengawal program-program pembangunan di kelurahan agar lebih terarah dalam pelaksanaan dan pelaporannya, sehingga tercipta Kota Bekasi yang nyaman kotanya, sejahtera warganya sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. (jonder sihotang)
About The Author
