Presiden Joko Widodo. (Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Kabinet)

Soal Direksi BPJS Kesehatan, Jokowi Diminta Cermat dan Pansel Harus Transparan

JAKARTA (Independensi.com) – Dr. dr. Tubagus Rachmat Sentika Hasan, Sp.A, MARS, mantan pimpinan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) meminta Presiden Jokowi turun tangan mengawasi langsung dan segera terhadap seleksi calon direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang saat ini sedang berlangsung.

Pasalnya, disinyalir badan tersebut akan mengumpulkan dana iuran masyarakat dan menggunakan APBN.

“Kami berharap, Presiden RI tidak salah pilih direksi BPJS Kesehatan yang baru agar memilih orang yang berpengalaman, punya kapabilitas dan track record yang jelas dan bersih,” demikian kata Dr. dr. Tubagus Rachmat Sentika Hasan, Sp.A, MARS, kepada pers, Senin (1/2) di Jakarta.

Hal itu dikatakannya merespon seleksi dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan yang tengah berlangsung.

Di samping itu, Rachmat Sentika juga menyampaikan pentingnya disampaikan ke publik secara transparan hasil setiap seleksi BPJS Kesehatan tersebut.

“Agar Pak Jokowi bisa mendengarkan langsung masukan dari masyarakat yang profil setiap calon yang lolos dan yang tidak lolos. Jangan sampai pak Jokowi kurang informasi dan salah pilih,” ujarnya.

Sementara itu, Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) kepada pers di Jakarta, Senin (1/2), setelah mengamati proses seleksi yang sedang berlangsung, mempertanyakan nama-nama yang diajukan oleh panitia seleksi ke Presiden.

“Ada laporan, nama-nama yang keluar sudah tidak sesuai dengan aturan awal pada saat undangan tes diupload. Apa yang terjadi pada seleksi ini? Ada kepentingan apakah sehingga seperti itu?,” ujarnya.

Untuk itu, Roy meminta Presiden Jokowi perlu mengawasi seleksi direksi BPJS Kesehatan yang sedang berlangsung. Karena, lanjutnya, banyak persoalan BPJS Kesehatan yang selama ini telah menumpuk dan belum terselesaikan bahkan hingga saat ini.

“Jangan sampai lenyapnya Rp 43 triliun dana masyarakat di BPJS Tenagakerja, terjadi lagi di BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Roy Pangharapan mencatat pada 19 November 2020 Panitia Seleksi menyatakan sebanyak 20 calon dewan pengawas dan 48 calon direksi BPJS Kesehatan dinyatakan lulus seleksi E-Assesment.

Hal itu berdasarkan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pengumuman Nomor: 07/Pengumuman/PANSEL/BPJS-K/XI/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Panita Seleksi BPJS Kesehatan, Suminto, S.sos, M.Sc., Ph.D.

Pengumuman melampirkan nama 68 calon dewan pengawas dan calon direksi BPJS Kesehatan untuk masa kerja 2021-2026 yang lulus, kemudian diundang mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu seleksi pemaparan visi misi dan wawancara serta tes kesehatan secara luring (hadir fisik) pada 24 November sampai 7 Desember 2020.

Setelah proses wawancara 10 orang calon dewan pengawas dan 16 calon direksi BPJS Kesehatan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (7/1) lalu.

Nama-nama tersebut telah disampaikan Panitia Seleksi kepada Presiden Jokowi. Selanjutnya, Presiden memilih sendiri nama Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk periode 2021-2026, sedangkan Ketua Dewan Pengawas dipilih oleh DPR RI.