BEKASI (Independensi.com)- Seorang pemimpin, selain menjadi panutan di masyarakat, ia harus menghadirkan kemudahan untuk masyarakat. Kemudian, harus mampu mengarahkan pembangunan yang lebih baik dan bertangungjawab terhadap penggunaan anggaran.
Sebab, anggaran yang dimiliki pemerintah, itu bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, publik berhak mengetahui rincian penggunaan anggaran daerah secara transparan hingga ke satuan terkecil
“Tugas kita sebagai penyelenggara negara harus membuat rakyat sejahtera, tidak kelaparan. Memastikan tidak ada lagi jalan yang rusak dan tidak ada lagi anak yang tidak sekolah,” tegas Gubenur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan safari ramadan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kemarin.
Dedi Mulyadi, didampingi Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Sedang syiar keagamaan melalui tausiyah Ustadz Das’ad Latif, momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi pembangunan antara pemerintah daerah dan provinsi.
Pada kesempatan itu, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memberikan apresiasi atas perhatian besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Disebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah menempuh langkah strategis melalui mekanisme pergeseran anggaran.
Kebijakan ini diambil guna mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di berbagai wilayah.
Sebelumnya diberitakan, guna percepatan untuk memperbaiki sarana umum yang rusak dampak banjir, di Kabupaten Bekasi akhir- akhir ini, Asep Surya Atmaja minta izin ke Kemendagri.
Sebab, untuk memperbaikinya, dibutuhkan dana besar. Jika hanya mengandalkan biaya dari Pemkab Bekasi, perbaikan sangat terbatas. Maka, Asep berharap pemerintah provinsi dan pusat, dapat membantu.
Dan karena dalam keadaan mendesak untuk perbaikan, dan semua tidak ada nomenklatur anggarannya karena belum masuk perencanaan, Bupati Bekasi, mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan pembangunan infrastruktur. (jonder sihotang)
About The Author
