JAKARTA (Independensi.com) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5). Menurut Kadin, pidato Presiden memberikan arah yang jelas terkait pembangunan ekonomi nasional, penguatan fiskal, industrialisasi, tata kelola sumber daya alam, hingga perlindungan terhadap dunia usaha.
Anindya Bakrie atau Anin menegaskan Kadin mendukung kebijakan Presiden yang menempatkan APBN sebagai instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kadin mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto.
Pesan Presiden sangat jelas, negara harus hadir, ekonomi harus berpihak kepada rakyat, tetapi dunia usaha juga harus diberi ruang yang sehat untuk tumbuh, berinvestasi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Anin di Jakarta, Rabu.
Ia menilai penegasan Presiden agar birokrasi tidak menghambat dunia usaha menjadi pesan penting bagi seluruh aparatur negara.
Dunia usaha, kata dia, membutuhkan kepastian hukum, kemudahan perizinan, pelayanan publik yang efisien, serta iklim investasi yang kondusif.
“Kadin menyambut baik arahan Presiden agar pengusaha jangan diperas, jangan diganggu, dan perizinan harus dipermudah. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan investor dan mendorong dunia usaha bergerak lebih cepat,” katanya.
Menurut Anin, keberpihakan terhadap dunia usaha justru akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, perluasan basis pajak, hingga penguatan ekspor nasional.
Kadin juga menyambut baik ajakan Presiden untuk membangun hubungan harmonis antara pemerintah, pengusaha, pekerja, UMKM, koperasi, dan masyarakat dalam semangat gotong royong.
“Pengusaha harus berinvestasi, pekerja harus produktif, pemerintah harus mempermudah, dan masyarakat harus ikut menjaga stabilitas. Semua pihak harus bergerak bersama demi kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya.
Selain itu, Kadin mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas korupsi, pungutan liar, praktik penyelundupan, hingga kebocoran ekonomi nasional.
“Kadin mendukung penuh upaya Presiden memperbaiki iklim investasi dan governance. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, adil, dan tidak diskriminatif,” tegas Anin.
Terkait penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam, Kadin memahami semangat pemerintah agar kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Namun, Kadin berharap implementasi kebijakan dilakukan melalui dialog intensif bersama pelaku usaha agar tetap menjaga daya saing ekspor nasional.
“Kadin siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan ini agar tujuan meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki tata kelola dapat tercapai,” katanya.
Dalam konteks industrialisasi, Kadin menilai pidato Presiden memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia harus naik kelas menjadi negara produsen dan pusat manufaktur, bukan sekadar pasar produk impor.
Anin menegaskan Kadin siap mendukung agenda hilirisasi, penguatan industri manufaktur, pengembangan kewirausahaan muda, pembiayaan UMKM, hingga substitusi impor.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus mampu memproduksi barang bernilai tambah, memperkuat merek nasional, dan membuka lapangan kerja berkualitas,” ujarnya.
Kadin juga menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Danantara dalam mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Menurut Anin, sovereign wealth fund tersebut dapat menjadi katalis penting bagi proyek strategis nasional dan penarik investasi global.
Selain itu, Kadin mendukung berbagai program prioritas pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ketahanan pangan, pembangunan desa nelayan, hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan energi berbasis sumber daya domestik.
“Kadin siap mendukung agar program-program besar pemerintah benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat dan memberikan multiplier effect bagi UMKM, petani, nelayan, dan industri nasional,” katanya.
Kadin juga mengapresiasi target pemerintah menjaga defisit fiskal 2027 pada kisaran 1,80–2,40 persen terhadap PDB, menjaga inflasi tetap terkendali, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029.
“Dunia usaha membutuhkan stabilitas. Target fiskal yang prudent, inflasi terkendali, nilai tukar yang dijaga, dan kepastian kebijakan akan memperkuat kepercayaan pasar,” ujar Anin.
Menutup pernyataannya, Anin menegaskan Kadin akan menjadi mitra pemerintah yang konstruktif dan aktif memberikan masukan demi memperkuat ekonomi nasional.
“Kadin mendukung Presiden Prabowo. Kami siap menjadi mitra pemerintah yang konstruktif untuk menciptakan lapangan kerja, memperbaiki tata kelola, dan membawa Indonesia menuju negara maju,” tutupnya.
About The Author
