![]()
JAKARTA (Independensi.com) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat pengelolaan 21 cagar biosfer Indonesia melalui penyelarasan kebijakan konservasi dengan Hangzhou Strategic Action Plan (HSAP) 2026–2035 milik UNESCO guna mendorong keberlanjutan lingkungan, akses pendanaan, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Langkah tersebut mengemuka menjelang forum diskusi kelompok terarah nasional yang akan mempertemukan kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pengelola konservasi, hingga mitra pembangunan yang terlibat dalam program cagar biosfer.
Indonesia saat ini memiliki 21 cagar biosfer di bawah Program Man and the Biosphere (MAB) UNESCO yang merepresentasikan berbagai ekosistem, mulai dari hutan hujan tropis Sumatra hingga kawasan pesisir dan laut di Papua Barat Daya.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, R Nunung Nuryartono, mengatakan transisi dari Lima Action Plan 2016–2025 menuju HSAP 2026–2035 membutuhkan tata kelola konservasi yang lebih adaptif dan kolaboratif.
“Hangzhou Strategic Action Plan menempatkan cagar biosfer bukan hanya sebagai kawasan konservasi, tetapi juga laboratorium hidup untuk solusi berbasis alam, penguatan ekonomi hijau inklusif, serta transformasi digital dalam pemantauan biodiversitas,” ujar Nunung pada kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gedung Widya Graha BRIN KST Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Kamis, (21/5).
Menurut dia, pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem dapat membantu menekan risiko degradasi lingkungan sekaligus mendukung ketahanan fiskal daerah dan nasional.
Selain itu, pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat branding produk lokal dan membuka peluang pembiayaan baru yang terhubung dengan kawasan cagar biosfer.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional MAB UNESCO Indonesia, Virni Budi Arifanti, mengungkapkan pengelolaan cagar biosfer masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti data keanekaragaman hayati yang terfragmentasi, kapasitas tata kelola yang belum merata, hingga keterbatasan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengatakan forum tersebut diharapkan dapat membangun pemahaman bersama antar-pemangku kepentingan terkait implementasi pengelolaan berbasis HSAP.
Forum juga akan membahas integrasi jasa ekosistem dalam dokumen periodic review, penguatan kelembagaan, pembiayaan konservasi, serta strategi branding cagar biosfer guna memperkuat sinergi antara pengelola kawasan konservasi dengan pemerintah pusat dan daerah

