Ilustrasi pelabuhan sebagai komponen ekonomi maritim. (Dok/Ist)

Presiden Prabowo Seolah Tak Peduli Membangun Kemaritiman

Loading

JAKARTA (Independensi.com) – Nomenklatur Kementerian Koordinator Maritim tidak ada pada Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dipastikan kondisi ini mengkhawatirkan pembangunan sektor maritim Indonesia ke depan. Direktur National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menilai adanya anomali keberlanjutan dari Presiden Jokowi dengan visi maritimnya ke pemerintahan Prabowo.

Direktur National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi (Ist).

“Presiden Prabowo sepertinya memang tidak memiliki kecenderungan membangun kemaritiman. Alih-alih menghidupkan kembali Dewan Kelautan Indonesia atau Dekin yang dibubarkan oleh Jokowi, dia malah mendirikan Dewan Ekonomi Nasional,” kata Siswanto melalui keterangan tertulisnya, Jumat (8/11/2024).

Menurut Siswanto, perbaikan ekonomi nasional setelah era Presiden Joko Widodo dapat ditempuh melalui ekonomi maritim. Dia menambahkan, sama halnya dengan sektor energi yang memiliki Dewan Energi Nasional dalam mengorkestrasi kebijakan energi pemerintah, sektor maritim atau kelautan juga perlu dibentuk suatu dewan.

“Keberadaan Dekin atau Dewan Maritim Indonesia (DMI) memiliki peran yang besar kalau tidak mau disebut amat sentral mengingat bidang kemaritiman pada zaman Prabowo ini tersebar dan sangat susah dikoordinasikan walaupun ada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang menaunginya,” ungkap Siswanto.

Dilihat dari nomenklaturnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY lebih condong hanya di pembangunan infrastruktur dan pemetaan tata ruang. Masih kata Siswanto, sektor pelabuhan dan pelayaran sangat vital dalam pembangunan kemaritiman nasional. Lingkup tersebut tidak cukup hanya ditopang oleh level direktorat jenderal di Kementerian Perhubungan saja.

“Perlu dihidupkan kembali DMI, karena ini sudah bicara kemampuan Indonesia di ranah global,” tegasnya. “Adapun agenda utama bila DMI dihidupkan kembali adalah bagaimana caranya agar pelayaran dan pelabuhan nasional naik kelas. Jangan biarkan para eksekutif kedua sektor itu berjibaku sendiri di level internasional tanpa dukungan pemerintah sedikit pun,” imbuh Siswanto.

Dewan Maritim Indonesia (DMI) dibentuk Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999. Lembaga yang pernah berubah nama menjadi Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu hilang setelah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *