WAINGAPU (IndependensI.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komitmen pacu realisasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Sumba Timur. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi penyaluran program PSKPT kepada seluruh stakeholder yang terlibat, khususnya kepada para pelaku utama kelautan dan perikanan seperti pembudidaya ikan dan nelayan yang menjadi sasaran program.
KKP optimis pembangunan SKPT di Sumba Timur akan memberikan dampak positif bagi pergerakan ekonomi daerah. Sebagai daerah dengan basis sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Sumba Timur memiliki nilai strategis ekonomi yang tinggi dan diharapkan jadi embrio terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan terluar Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Realisasi Progran PSKPT di Kota Waingapu, yang juga dihadiri Wakil Bupati Sumba Timur, elemen pemerintah daerah, BUMD, pelaku usaha dan stakeholders terkait lainnya, Selasa (22/8/2017).
Ia menegaskan lahirnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi PSKPT di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan merupakan wujud komitmen dari KKP membangun Indonesia dari pinggiran sesuai nawa cita yang sudah digariskan oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Selain itu, pembangunan SKPT yang menjadi prioritas KKP memiliki 2 (dua) nilai penting yaitu sebagai penghela bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan terluar, dan secara geopolitik diharapkan akan memperkuat kedaulatan NKRI.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan dan melaksanakan program pembangunan SKPT tentu punya alasan yang kuat. Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pasar.
Program SKPT ini mengarah pada optimalisasi usaha pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, usaha tambak garam, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang tinggi.
“Pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dan tegaknya kedaulatan negara khususnya di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan” tambah Slamet.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyambut baik program pembangunan SKPT dari KKP dan segera membangun infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan, jaringan listrik, gudang dan kelembagaan koperasi.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyambut baik program PSKPT dari KKP, untuk itu pemerintah daerah sedang membangun infrastruktur seperti pembukaan dan peningkatan akses jalan ke lokasi sentra budidaya rumput laut, pemasangan jaringan listrik baru menuju lokasi Balai Benih Ikan (BBI) dan gudang rumput laut sehingga nantinya seluruh proses kegiatan usaha di SKPT dapat berjalan lancar mulai dari proses produksi hingga pendistribusisan hasilnya. “Selain itu kapasitas koperasi pembudidaya dan nelayan juga ditingkatkan” kata Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali.
Benahi Tata Niaga Rumput Laut
Komoditas rumput laut masih menjadi komoditas andalan Kabupaten Sumba Timur dan secara nyata telah mampu mendongkrak perekonomian masyarakat hingga saat ini. Kendati demikian, dari total potensi lahan budidaya seluas 5.944,34 ha, hingga kini pemanfaatannya baru 352,9 ha (5,94 persen) dengan produksi pada tahun 2016 baru mencapai 26.408 ton rumput laut basah atau 3.301 ton rumput laut kering.
Kedepannya, setelah SKPT beroperasi penuh, maka diharapkan dapat mengoptimalkan potensi lahan sebesar 4.755,47 Ha atau 80% dari potensi yang ada sehingga dapat diproduksi sebanyak 570.656 ton rumput laut basah per tahun atau 57.066 ton rumput laut kering, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 71.598 orang.
Potensi rumput laut Sumba Timur, luar biasa besar, jika mampu dimanfaatkan secara optimal, bibit yang digunakan merupakan bibit unggul seperti hasil kultur jaringan, maka setidaknya nilai ekonomi yang dapat diraup dari komoditas ini saja bisa mencapai 570,656 milyar rupiah per tahun. “Saya rasa ini menjadi focus kita dalam pembangunan SKPT ini”,papar Slamet.
Hal lain yang akan segera dibenahi adalah terkait tata niaga rumput laut. Menurut Slamet, permasalahan tata niaga rumput laut menjadi sangat krusial untuk segera dibenahi, karena menjadi penyebab utama minimnya posisi tawar produk dan pada akhirnya nilai tambah yang diterima pembudidaya menjadi sangat minim.
“Langkah awal yang akan dilakukan adalah memotong mata rantai pasar, dengan memfasilitasi kemitraan antara kelompok pembudidaya/koperasi rumput laut dengan industri. Disamping itu diversifikasi produk dari raw material ke produk setengah jadi akan dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi rumput laut di tingkat masyarakat,” katanya.
Slamet mengatakan optimis, keberadaan BUMD PT. Algae Sumba Timur Lestari (ASTIL) akan mampu menjawab permasalahan tata niaga rumput laut. Oleh karenanya, KKP mendorong BUMD untuk membangun kemitraan dengan kelompok pembudidaya.
Sebagaimana diketahui PT. ASTIL merupakan pabrik yang memproduksi chips/ATC rumput laut, dengan kapasitas produksi chips/ATC mencapai 90 ton per bulan. Dengan kata lain pabrik ini mampu menyerap suplai produksi rumput laut basah sebanyak 2.500 ton atau 250 ton rumput laut kering per bulan.
Dari dukungan di atas diharapkan ada penambahan suplai bahan baku rumput laut bagi industri dari semula 26.408 ton per tahun menjadi 44.950 ton per tahun artinya ada tambahan suplai sebanyak 18.542 ton bahan baku rumput laut basah. Untuk itu, segera dibangun gudang penyimpanan baru dengan kapasitas 500 ton rumput laut kering. Disamping itu untuk meningkatkan serapan produksi rumput laut, maka di bidang pengolahan rumput laut, KKP juga fokus untuk mendorong diversifikasi produk dengan menghasilkan semi refined carrageenan (SRC).
“Dengan penambahan gudang penyimpanan ini, melengkapi gudang penyimpanan yang dimiliki PT. ASTIL, nantinya diproyeksikan dapat menyerap bahan baku rumput laut basah hingga mencapai 7.500 ton per bulan atau 90.000 ton per tahun atau 9.000 ton rumput laut kering,”tutur Slamet.
Selain di bidang perikanan budidaya, KKP juga fokus menggarap potensi perikanan tangkap untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan melalui modernisasi alat tangkap dan penambahan jumlah dan ukuran kapal.
Tahun ini KKP memberikan dukungan penambahan jumlah armada kapal sebanyak 30 unit ukuran 10 GT, 20 GT hingga 30 GT lengkap dengan alat penangkap ikan. Dengan stimulan tersebut, kedepannya diharapkan dapat mendorong bertambahnya armada kapal penangkapan ikan dari 3.068 menjadi 3.652 unit atau bertambah 584 unit.