JAKARTA (IndependensI.com) –Dalam upaya untuk memperkuat sinegritas dalam masalah Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penandatangan MoU tersebut dlakukan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH bersama dengan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.Ip di Ruang Hening, Gedung Soedirman, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (29/10/2018).
“TNI yang merupakan unsur utama dalam bidang pertahanan negara yang didalamnya terdapat anak-anak bangsa yang tangguh dalam menjalankan tugas-tugasnya menjaga pancasila, menjaga NKRI, menjaga keutuhan ibu pertiwi, dan akan sangat signifikan untuk terus mengatasi terorisme di Indonesia,” kata Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH dalam sambutannya dalam penadatanganan MoU tersebut.
Dikatakan mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini, sesuai Undang-undang, BNPT memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan, menyusun, menetapkan, mengoordinasikan,dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme yang dengan senantiasa terus menggandeng semua pihak termasuk dengan TNI.
“Pada hari ini kami sangat bangga, berada bersama bapak dan ibu di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, kami semakin yakin bahwa cita-cita kita bersama untuk terus mereduksi aksi terorisme di Indonesia akan semakin kokoh dan kuat dengan bersinerginya antara BNPT dengan TNI,” kata Kepala BNPT..
Lebih lanjur mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, Penandatanganan MoU dengan TNI ini sebenarnya bersifat formalitas. Hal ini dikarenakan selama ini BNPT sudah bekerjasama sangat lama dengan TNI dalam rangka Penanggulangan Terorisme Apalagi selama ini sudah banyak bantuan dari TNI khususnya di bidang masalah Pencegahan.
“Dimana dalam menjalankan program Pencegahan kita mengandalkan TNI, seperti kita tahu bahwa Deputi I BNPT berasal dari Angkatan Darat, kemudian Sestama kita berasal dari Angkatan Udara, lalu Direktur juga ada dari Marinir Angkatan Laut. Sehingga betul betul satu sinergitas yang kita buat bisa terintegarasi dengan baik penggelaran kekuatan kita untuk pencegahan-pencegahan dan penanganan kontra radikalisasi dan deradikalisasi di seluruh Republik Indonesia,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Alumni Akpol tahun 1985 ini mengatakan, dengan telah disahkannya Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme oleh DPR beberapa waktu lalu maka implementasi kerjasama dengan jajaran TNI dalam hal Penanggulangan Terorisme akan lebih diperkuat lagi.
“Dengan adanya penandatanganan MoU ini diharapkan kita semakin kuat dan semakin tangguh dalam mengatasi terorisme, khususnya di bidang-bidang Pencegahan, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi termasuk Kesiapsiagaan Nasional kita dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan Penanggulangan Terorisme, Karena terorisme bukan hanya masalah BNPT, tapi merupakan masalah kita bersama,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.
Pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini menjelaskan bahwa, maksud dan tujuan dari penandatanganan MoU ini adalah untuk mengatur rencana kerjasama tentang penanggulangan terorisme dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman kepada para pihak dalam mengimplementasikan MoU ini
“Dimana ruang lingkup MoU ini meliputi pertukaran data dan atau informasi, kontra radikalisasi dan deradikalisasi, peningkatan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarrana, serta kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini mengakhiri.
Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPT juga mendapat Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Dharma dari TNI dimana selama ini Kepala BNPT dinilai telah yang telah menyumbangkan jasa baktinya untuk kemajuan TNI. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut disematkan langsung Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Dharma Kepada Kepala BNPT ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 184.112//TK/2018 yang ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo pada 24 September 2018
Tanda Kehormatan Bintang Dharma ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota TNI atau Warga Negara Indonesia bukan anggota TNI yang telah menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keutungan luar biasa untuk kemajuan TNI.
“Kepada Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehormatan dan kebanggaan yang diberikan TNI kepada kami warga dari luar TNI yang dianggap dapat membangkitkan kembali nilai-nilai TNI diluar institusi TNI sendiri dimana pada hari ini telah memberikan penhargaan ini,” ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok ini.
Kepala BNPT menjeIaskan bahwa selama ini di institusi BNPT sudah mempertahankan ‘pelangi’ bahwa BNPT ini adalah suatu lembaga yang berasal dari multi institusi dan diantaranya yang terkuat adalah TNI dan Polri dengan tidak mengecilkan dari fungsi-fungsi dari kementerian lainnya.
“Oleh sebab itu mari kita sinergikan terus kekuatan kita ini dalam rangka Penanggulangan Terorisme. Mudah mudahan kami dapat mempertahankan marwah atas pemberian penghargaan ini,” ujar suami dr. Riri Nusrad Kanam ini mengakhiri
Sementara dalam kesempatan tersebut Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan BNPT dimana selama ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk negara. BNPT dinilainya telah turut serta dalam ikut mengamankan pelaksanaan Asian Games 2018 dan pengamanan kegiatan Annual Meeting of The International Monetary Fund (IMF) and World Bank Group 2018 yang telah digelar beberapa waktu lalu.
“Pertama adalah pelaksnaan Asian Games 2018 lalu, dimana Kepala BNPT telah memberikan suatu kontribusi yang luar biasa untuk negara, yakni melaksanakan kegiatan Anti Teror termasuk juga melaksnakan kegiatan-kegiatan Cyber Attack, sehingga saya langsung melihat bahwa ancaman Cyber pada waktu itu hampir semuanya turun,” ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Lebih lanjut mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ke -21 ini mengatakan dengan menurunnya ancaman Cyber pada saat itu maka pihaknya pun juga bisa memonitor mengenai pergerakan kelompok-kelompok radikal terorisme sehingga ancaman terorisme bisa diredam dengan baik.
“Kedua adalah pelaksanaan Annual Meeting World Bank Group 2018 yang telah berlangsung di Bali beberapa pekan lalu juga telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Itu semua adalah kerja kita semua dimana BNPT dan TNI saling bahu-membahu untuk mengamankan pelaksanan kegiatan tersebut,” ujar mantan Sekretaris Militer Presiden ini
Hal inilah menurut pria kelahiran Malang, 8 November 1963 ini yang mandasari bahwa dengan pengalaman dari BNPT itu maka TNI juga ingin dibagi pengalamannya dengan melaksanakan penandatanganan MoU.
“Bagaimana kita bisa sharing informasi dan intelijen antara BNPT dengan TNI, kemudian peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Itulah kunci dari pelaksanaan dari perjanjian kerjasama antara BNPT dengan TNI ini,” kata mantan Kamandan Pangkalan Udatra Abdul Rachman Saleh dan Adi Soemarmo ini menjelaskan.
Apalagi menurutnya juga baru saja disahkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Dan sejalan dengan itu, TNI juga sedang memproses Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Cara Pelaksanaan untuk mengamanahkan Undang-undang No.5 tahun 2018
“BNPT adalah lembaga negara yang memiliki kemampuan khusus yaitu terkait dengan penanggulangan terorissme, termasuk didalamnya adalah Deradikalsasi dan semuanya selama ini sudah dilaksanakan dengan baik,” ujar .mantan Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI-AU ini
Untuk itu Panglima TNI berharap agar pengalaman apa yang sudah didapatkan BNPT itu juga menjadi bagian terpenting untuk bisa ditularkan kepada TNI. Apalagi saat ini TNI sedang membentuk tim untuk mendukung pemerintah melalui BNPT dalam upaya mencegah terjadinya serangan terorisme baik global, regional maupun nasional.
“Sehingga yang kita kembangkan utamanya adalah surveiliance dan deteksi dini. Sedangkan untuk penindakan itu nanti setelah infrastruktur, survelience, deteksi dini bisa terbentuk.Saya yakin dengan bantuan dari BNPT maka niat bahwa kita memiliki organisasi di TNI ini akan bisa berjalan dengan baik,” ujar pria yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional ini mengakhiri sambutannya
Pada acara tersebut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Utama kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, SE, MM, sebagai penghargaan kepada anggotaTNI-AL yang dibidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI-AL tanpa merugikan tugas pokoknya. Seperti halnya Kepala BNPT, Panglima TNI juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Dharma kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau), Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan.
Pejabat BNPT yang turut hadir dalam acara penandatanganan MoU tersebut yakni Sekretaris Utama (Sestama) BNPT, Marsda TNI. Dr. Asep Adang Supriyadi, ST, MM, Deputi I bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi, Brigjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, M.Hum, Kepala Biro Umum Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas, Bangbang Surono, Ak, MM, Inspektur Dr. Amrizal MM serta seluruh Direktur yang ada di jajaran BNPT.
Sementara dari pihak TNI dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI. Yuyu Sutisna, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Laksdya TNI Didit Herdiawan Ashaf, Irjen TNI, Letjen TNI Muhammad Herindra, Komandan Sesko TNI, Letjen TNI (Mar). RM Trusono dan para Asisten Panglima TNI.