Front Nelayan Indonesia Protes Kebijakan Menteri KKP

JAKARTA (IndependensI.com) – Kelompok nelayan yang bergabung dalam Front Nelayan Indonesia berencana untuk melakukan aksi demonstrasi di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 mendatang.   Aksi tersebut dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan mereka serta keprihatinan terhadap berbagai aturan yang dinilai telah memberatkan nelayan.

Dalam siaran pers yang diterima IndependensI.com di Jakarta, Rabu (57/2017), disebutkan bahwa sekitar 50 orang perwakilan nelayan se-Jawa telah melakukan konsolidasi di Jakarta, 4 Juli 2017. Mereka melakukan aksi karena resah atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Disebutkan, beragam elemen nelayan yang hadir berasal dari sejumlah kota seperti Tegal, Lamongan, Rembang, Pati Juwana, Brebes, Probolinggo, Indramayu, Batang, Sukabumi, Tangerang, Pandeglang, dan Muara Baru.

Kelompok nelayan tersebut mengklaim berjuang untuk mempertahankan hak konstitusional serta berharap Presiden segera membatalkan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyengsarakan nelayan.

Dalam berbagai pemberitaan sebelumnya, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)  Rusdianto Samawa malah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar Menteri KKP Susi Pudjiastuti diganti, karena kebijakannya membuat nelayan menjerit.  “Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sangat menyengsarakan nelayan,” kata Rusdianto dalam akun twitternya.

Namun demikian, apa yang disuarakan oleh Front Nelayan Indonesia tersebut menurut sumber IndependensI.com tidak murni sepenuhnya dari nelayan, melainkan suara pengusaha dan kalangan tertentu yang merasa dirugikan oleh kebijakan Kementerian KKP.

Di bagian lain, pengamat sektor kelautan  yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim menyatakan, nelayan tradisional atau kecil yang tersebar di berbagai daerah perlu mendapatkan peningkatan akses terhadap permodalan guna mengembangkan sektor perikanan di Tanah Air.

Menurut Abdul Halim, peningkatan akses permodalan akan sangat membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kelancaran hulu hilir sektor perikanan dalam artian mulai dari ikan ditangkap, bisa didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hingga adanya fasilitas “cold storage” (penyimpanan dingin) yang digunakan antara lain untuk pengolahan dan pemasaran.

Menurut Abdul Halim, saat ini dibutuhkan program yang bersifat kongkrit dalam rangka menerapkan konsep perikanan berkelanjutan yang juga bermanfaat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan.

Abdul Halim juga menilai KKP perlu mendorong munculnya skema pembiayaan permodalan dari pihak perbankan atau lembaga finansial lain yang lebih memberikan keadilan terutama bagi nelayan tradisional di berbagai daerah.

Skema pembiayaan yang menempatkan nelayan sebagai nasabah semata-mata tanpa mempertimbangkan situasi riil ekonomi dinilai justru akan meningkatkan kredit bermasalah.

Untuk itu, ujar dia, KKP mesti mendorong gerai permodalan nelayan yang mengadaptasi pola ekonomi nelayan, misalnya memberikan permodalan pada saat musim tangkap ikan.