Masalah Rohingya dan Kepentingan Bisnis?

IndependensI.com – Kebijakan Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Luar Negeri ke Myanmar dalam upaya menghentikan pengusiran besar-besaran terhadap suku Rohingya di Myanmar sebagai upaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia serta memperjuangkan hak-hak Rohingya, sangat bermanfaat dan tepat.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila serta yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berupaya untuk menciptakan perdamaian adalah suatu amanah dari pendiri bangsa ini, sebagaimana dalam UUD 1945, dengan politik luar negeri yang dianut yaitu bebas dan aktif, tidak memihak serta berperan aktif menciptakan perdamaian dengan kesetaraan Bangsa-bangsa dan memperjuangkan hak-hak azasi manusia.

Kita berharap Presiden Aung San Suu Kyi sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian serta Pemerintahan Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dapat mengevaluasi kebijakannya yang mengurir Suku Rohingya yang diduga sudah mencapai 73 ribu orang telah keluar dari Myanmar mencari perlindungan.
Pembantaian oleh aparat keamanan Myanmar harus segera dihentikan sebab sudah sangat mengkhawatirkan , menurut berita terakhir sampai 130 orang terbunuh, termasuk anak-anak, wanita dan orang-orang tua.

Dengan kehadiran Menlu RI Retno Lestari Priansasi Marsudi di Myanmar menemui Pemerintah, Angkatan Bersenjata setempat mudah-mudahan dapat juga menyadarkan semua pihak agar tercipta semacam gencatan senjata antara aparat keamanan Pemerintah Myanmar dengan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Sebab pembantaian terhadap 130 orang Rohingya di Desa Chut Pyin, dekat kota Rathedaung, Myanmar Barat terjadi karena kelompok-kelompok gerilyawan terlebih dahulu menyerang dengan menewaskan 12 orang polisi keamanan Myanmar, dimana kelompok ARSA menyatakan bertanggung jawab atas kejadian itu.

Oleh karena itu diharapkan semua menahan diri dan tidak saling menyerang, agar pembicaraan untuk mencari jalan ke luar dapat dimulai dan semoga berlanjut pada perdamaian dan pemenuhan hak-hak Rohingya sebagai warga negara Myanmar.
Masalah Rohingya adalah masalah kemanusiaan, sebagai tanggung jawab bersama. Menjadi pertanyaan, mengapa negara-negara yang selama ini berjuang untuk kemanusiaan dan perdamaian seperti negara-negara barat, Eropa, Amerika Serikat dan negara kaya di Timur Tengah kurang maksimal?

Pemerintah Indonesia dengan misi yang diemban Menlu pasti sudah dapat mengurai permasalahan yang sebenarnya terjadi terhadap suku Rohingya di Rakhine Myanmar, termasuk kaitannya dengan perebutan pengaruh bisnis dan investasi. Tidak tertutup kemungkinan berbagai kepetingan bertautan di sana, urusan dalam negeri ditunjang kepentingan modal asing dari luar yang sudah sering dilansir media massa serta pendapat para ahli.

Sebagai negara tertutup di kala rezim militer berkuasa memasuki era baru menjadi terbuka tentu sangat mendapat perhatian dari negaa-negara kaya melalui perusahaan-perusahaan yang ingin menanam modal di sana, seperti Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan serta China dan tidak ketinggalan negara-negara kaya di Teluk (Timur Tengah).

Apakah ada kaitan antara potensi bisnis di Rakhine dengan pengusiran suku Rohingya ygn bermukim di sana? Menurut penelitian, kandungan migas di sana cukup besar yaitu mencapai 3,2 juta barrel di kawasan Rakhine dan Sanglahan (hasil penelitian Departemen Perdagangan dan Investasi Inggeris (UKTI) yang juga diketahui negara-negara yang bergerak di bidang migas?

Menurut berbagai sumber selain adanya kandungan migas yang sangat besar di sana, ada juga jalur pipa yang sudah beroperasi sejak tahun 2014 dan telah mengalirkan 4 miliar M3 metana dari Myanmar dan Qatar ke China dari pelabuhan Kyaukpyu di Rakhine State (lokasi yang dihuni suku Rohingya).

Sehingga besar dugaan selain pengaruh ekonomi dan bisnis juga pengaruh antara negara barat yang non-komunis dengan China yang dulu sangat berpengaruh di Myanmar (komunis) dimana dengan perbaikan ekonomi China yang sangat ekspansionis saat ini?

Solidarita yang tinggi yang dimiliki bangsa Indonesia, hendaknya juga mengacu kepada kebijakan politik luar negri Indonesia agar tepat sasaran meringankan beban saudara kita suku Rohingya di pengungsian.

Permasalahan suku Rohingya sudah berlangsung lama, kalau sekarang mencuat dan membesar adalah kaitannya dengan berbagai kepentinganmenyangkut wilayah Rakhine yang dihuni suku Rohingya yang menggiurkan dari segi ekonomi.

Kita mendukung peranan posisitif aktif dari Pemerintah Indonesia dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia yang cinta damai, agar suku Rohingnya memperoleh hak-haknya serta perlakuan yang wajar sebagai warga negara Myamnar yang sah dan sederajat dengan warga negara Myanmar lainnya. (Bch)