JAKARTA(IndependensI.com) –Sebagai salah satu Kementerian yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap fokus untuk menyelesaikan berbagai target pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Peran infrastruktur untuk mendorong investasi, pemerataan dan keadilan pembangunan dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
“Meski tahun depan adalah tahun politik, kerja Kementerian PUPR tetap fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyampaikan penjelasan pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang membahas Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) Kementerian PUPR dan Nota Keuangan RAPBN di Ruang Rapat Komisi V DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Dalam Raker tersebut dihadiri oleh pimpinan Komisi V DPR RI yakni Ketua Fary Djemy Francis dan Wakil Ketua H. Muhidin M. Said, Lasarus, Michael Wattimena, dan Sigit Sosiantomo. Sementara Menteri Basuki didampingi oleh Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Rido Ananda Anwar, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kabalitbang Danis Sumadilaga, dan Plt. BPSDM Lutfiel Annam Achmad.
Pada tahun 2018, Kementerian PUPR merupakan kementerian dengan alokasi anggaran terbesar yakni sebesar Rp 106,91 triliun. Anggaran terbesar dialokasikan pada program peningkatan konektivitas sebesar Rp 41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp 37,3 triliun, permukiman Rp 15,9 triliun, perumahan Rp 9,6 triliun.
Dari segi postur anggaran, anggaran Kementerian PUPR menitikberatkan pada belanja modal sebesar 70 persen untuk konstruksi, peralatan, mesin dan untuk pengadaan tanah diluar proyek strategis nasional yang sudah dibiayai oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).
Menteri PUPR mengatakan peningkatan konektivitas tahun 2018 dilakukan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 864 km dan preservasi jalan nasional 46.000 km. Sementara target pembangunan jalan tol adalah 615 km dimana 25 km diantaranya merupakan porsi pemerintah.
Untuk mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan, dengan komposisi 11 bendungan baru dan 36 bendungan yang merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya (on-going). Selain itu akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak seluas 160.000 hektar.
Disektor permukiman, cakupan layanan air minum nasional juga ditingkatkan dengan membangun sistem penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik. Pengolahan air limbah diberbagai daerah juga diprioritaskan dibangun untuk 860.836 kepala keluarga.
Penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dengan target 13.405 unit melalui pembangunan Rusun, 180.000 unit rumah swadaya, 3.800 unit rumah khusus dan bantuan pembangunan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit rumah.
Selain itu tahun 2018 juga difokuskan untuk penyelesaian berbagai venue olahraga untuk mendukung perhelatan olahraga Asian Games XVIII serta infrastruktur mendukung penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Bali. Disamping pembangunan infrastruktur berskala masif, juga dibangun program infrastruktur kerakyatan yang bersifat padat karya seperti pembangunan dan rehabilitasi irigasi kecil, pembangunan jembatan gantung, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas)
“Selain kegiatan mengikat yang tercantum dalam proyek strategis nasional, RPJMN 2015-2019, Nawa Cita, kegiatan prioritas tahun 2018 akan didasarkan pada Direktif dari Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil sidang kabinet, rapat terbatas, dan kunjungan kerja serta rapat kerja, rapat dengar pendapat dan hasil kunjungan kerja DPR,” kata Menteri Basuki.
Dengan amanah dana yang besar tersebut, Menteri Basuki mengatakan akan berupaya agar anggaran dapat dibelanjakan secara akuntabel, efektif dan efisien. Percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2018 dilakukan dengan penyederhanaan pemaketan dan pelelangan dini yang akan dimulai bulan Oktober hingga Desember 2017 dengan jumlah 5.191 paket dengan nilai mencapai Rp31,65 triliun