Infrastruktur Lambungkan Daya Saing RI dan Empaskan Ketimpangan Nasional

JAKARTA (IndependensI.com) – Modal besar Presiden Joko Widodo untuk maju periode kedua sebagai presiden tahun 2019-2014 adalah infrastruktur. Banyak hal yang dikerjakan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019. Namun yang paling menonjol adalah pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Air yang mampu menjangkau hingga ke daerah terpencil.

Pesatnya kemajuan infrastruktur itu pula yang ditakuti para lawan-lawan politiknya yang ingin maju pada Pilpres 2019 mendatang. Ketika para kandidat lain bicara program ini dan itu, Joko Widodo sudah memiliki modal kuat karena sudah dilaksanakan. Sebagian dari mega proyek infrastruktur itu akan tuntas awal tahun 2019. Sebut misalnya proyek MRT di Jakarta, LRT Jabotabek dan juga sejumlah proyek ruas tol di beberapa daerah. Meski belum tuntas misalnya, proyek Tol Trans Sumatera, Tol Trans Jawa dan juga proyek jalan Trans Sulawesi, KA Sulawesi, KA Kalimantan dan Trans Kalimantan, bahkan pembangunan Trans Papua.

Salah satu janji Presiden Joko Widodo ketika kampanye 2014 silam adalah fokus kepada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Meski awalnya disangsikan sejumlah kalangan, hal tersebut kini terbukti merupakan langkah yang tepat. Dan kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur itu adalah tidak ada korupsi.

Fokus kepada infrastruktur merupakan hal yang tepat, antara lain karena dengan mengembangkan berbagai sarana dan prasarana di beragam daerah, hal tersebut dinilai tidak hanya menguntungkan sejumlah pihak, tetapi seluruh masyarakat tidak peduli apapun latar belakangnya.

Sebagai  contoh pembangunan jalan raya, yang tentu saja tidak hanya digunakan untuk kelompok mampu, kalangan akar rumput juga pasti dapat menggunakannya. Belum lagi bila dipahami bahwa fokus pembangunan pemerintah adalah untuk kepentingan publik, tidak terbatas seperti kalau dibangun pihak lain.

Karena itu, tidak mengherankan bila berbagai orang, seperti CEO dan komisaris perusahaan pengembang Crown Group Iwan Sunito, menyatakan kebijakan di sektor infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat.

Hal itu merupakan kebijakan tepat yang dilakukan oleh Pemerintah yang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di Jakarta, kata Iwan Sunito di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, meski di Ibu Kota pembangunan infrastruktur yang didorong pemerintah lebih untuk menjawab permasalahan transportasi, berdampak pada percepatan pertumbuhan hunian. Hal tersebut, dapat dilihat dari banyaknya hunian vertikal yang tumbuh di sepanjang jalur MRT dan LRT yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2019.

Hunian vertikal semacam ini melahirkan tren baru dalam pembangunan hunian. Para pengembang berlomba-lomba membangun hunian vertikal yang terintegrasi dengan fasilitas transportasi massal dan hal ini tentu saja akan mendorong percepatan pertumbuhan sektor properti di Indonesia, katanya.

Iwan mengingatkan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan PBB, diperkirakan 66 persen populasi global bakal bertempat tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2050.

Melihat aktifnya pemerintah membangun infrastruktur, Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menginginkan kebijakan menaikkan plafon proyek pemerintah yang tidak boleh digarap BUMN menjadi Rp100 miliar dalam rangka memperbesar peran swasta dalam membangun infrastruktur.

“Gapensi mengusulkan agar plafon proyek pemerintah yang tidak boleh digarap oleh BUMN dan usaha besar dinaikkan dari Rp50 miliar menjadi Rp10 miliar,” kata Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi Andi Rukman Karumpa.

Menurut Andi Rukman Karumpa, cara tersebut dinilai ampuh untuk mendorong peran swasta di daerah guna menggarap proyek infrastruktur, utamanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Segmentasi pasar konstruksi memang  telah diatur dalam Perpres 54/2010 dan Permen PU Nomor 31 Tahun 2015. Keduanya mengatur segmentasi pasar proyek konstruksi, yakni usaha konstruksi kecil menggarap proyek pemerintah di bawah Rp2,5 miliar, menengah-1 sebesar Rp2,5 hingga Rp50 miliar, menengah-2 sebesar Rp50 miliar hingga Rp100 miliar. Sedangkan besar dan asing menggarap proyek di atas Rp100 miliar.

Ia mengingatkan bahwa sektor konstruksi memiliki konstribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 10,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun lalu dan memiliki efek berganda terhadap sektor lain.

Pasar konstruksi Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 4 terbesar di Asia, setelah Republik Rakyat China, Jepang dan India.

Infrastruktur Kunci Utama

Solusi Esensial Sementara itu, Managing Director Tarsus Indonesia Didit Siswodwiatmoko menyatakan sektor infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan solusi yang esensial dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

Selain itu, Didit berpendapat bahwa infrastruktur merupakan kunci utama Indonesia untuk meraih kemajuan dalam perekonomian sekaligus pemerataan pembangunan. Dalam membangun infrastruktur faktor pendanaan menjadi sangat penting. Dibutuhkan dukungan dana besar dari semua sumber-sumber pendanaan yang potensial, termasuk dari Pasar Modal.

Terkait dengan pembiayaan, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong sekuritisasi aset dalam pembiayaan infrastruktur karena lebih berdampak jangka panjang.

Dengan melepas aset ke pasar modal, investor akan mendapatkan dana untuk berinvestasi kembali, kata Kepala BKPM Thomas Lembong dalam Asia-Europe Meeting Transport Minister Meeting (ASEM TMM) di Denpasar, Rabu (27/9/2017) lalu.

Thomas menjelaskan potensi sekuritisasi dalam 5 tahun ke depan bisa Rp 50 triliun hingga Rp100 triliun yang bisa dituangkan ke pasar modal. Proyek-proyek yang berpotensi ditawarkan kepada investor, yaitu proyek tol, pembangkit listrik, dan hotel.

Menurut dia, cara mengumpulkan dana dengan cara seperti itu perlu dibiasakan sebagai alternatif pendanaan infrastruktur. Dengan sekuritisasi aset, katanya lagi, kegiatan investasi akan lebih berkelanjutan dan bisa memetik hasil yang lebih besar.

Dengan demikian, maka diharapkan sinergi yang dijalin pemerintah dengan berbagai pihak lainnya juga dapat kembali memuluskan tekad pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur guna mengatasi ketimpangan nasional. (dari berbagai sumber)