MENKUMHAM : Siapapun Yang Dimenangkan Hukum, Akan Kami SK Kan

JAKARTA (Independensi.com) – Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Muktamar Jakarta melaksanakan audiensi ke Gedung Kemenkumham di Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan,  Jakarta, Kamis (26/10/2017). Kehadiran para pengurus DPP PPP disambut langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly.

Dalam pertemuan tersebut, Laoly menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah akan mengesahkan siapapun yang dimenangkan secara hukum dalam sengketa PPP. Pemerintah menjamin tidak akan melakukan intervensi atau membackup kubu manapun.

“Kemenkumham sendiri telah menyatakan tidak menyertakan memori Banding dalam gugatan di PTTUN. Namun putusannya sendiri NO sehingga kami menunggu keputusan yang bersifat final”, Ujar Laoly.

“Pada prinsipnya, PPP pasti akan mengikuti verifikasi Parpol. Siapapun yang dimenangkan secara hukum akan kami keluarkan SK nya”, ujar Politisi PDIP ini.

“PPP Muktamar Jakarta saat ini sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, mereka telah mengirimkan data terbaru posisi hukumnya. Untuk itu, kami saat ini sedang melakukan kajian hukumnya”, Pungkas Laoly.

Hal senada disampaikan Sudarto, Wasekjen DPP PPP kepada Awak media setelah pertemuan tersebut.

“Pak Menteri menyampaikan bahwa PDIP adalah sahabat dekat dari PPP Djan Faridz. Bahkan Ketua Umum PDIP dan Sekjen tidak usah diragukan lagi komitmennya”, ucap Sudarto menirukan Menkumham.

“Bapak Menkumham beberapa kali terkejut dengan adanya fakta-fakta baru dari Kubu Romi yang ternyata baru hari ini didengar beliau”, Ungkap Sudarto.

Selain itu, Menkumham juga memberikan apresiasi terhadap kader-kader PPP yang memiliki integritas dan kesetiaan tinggi. Ini seperti masa PDIP jaman orde baru, lanjut Sudarto.

“Mudah-mudahan setelah menerima penjelasan yang konperehensip dari DPP PPP hari ini, Menkumham dalam waktu itu segera keluar kajian dan dilanjutkan dengan mengesahkan PPP Muktamar Jakarta”, Pungkas Sudarto

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, KH. Noer Muhammad Iskandar, SQ, Plh Majelis Syariah DPP PPP, Nukman Abdul Hakim (Waketum), didampingi beberapa ketua dan Wasekjen DPP PPP. (tyo)