BPS: Sektor Perikanan Budidaya Mampu Dongkrak Ekonomi RI

JAKARTA (Independensi.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, subsektor perikanan budidaya punya peluang besar dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sebagai gambaran tahun 2015 lalu subsektor perikanan budidaya memberikan kontribusi sebesar 1,41 persen terhadap PDB Indonesia dengan laju pertumbuhan PDB pada tahun yang sama sebesar 15,79 diatas laju pertumbuhan PDB sektor perikanan dan PDB Indonesia.

Hal tersebut disampaikan, Kepala Seksi Neraca Pertanian, Urip Widiyantoro, saat memberikan paparan terkait kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap PDB Indonesia di hotel The Mirah, Bogor, belum lama ini, dalam keterangan tertulisnya kepada Independensi.com.

“Secara sektoral, kalau dilihat tren pertumbuhan dalam kurun waktu 2011-2012 laju pertumbuhan PDB perikanan budidaya selalu di atas rata-rata PDB sektor perikanan dan PDB Indonesia. Itu artinya subsektor ini punya andil cukup besar terhadap pertumbuan ekonomi. Angka ini punya peluang besar untuk ditingkatkan, mengingat potensi ekonomi SDA yang sangat besar”, kata Urip.

Ia juga menambahkan, tahun 2017 PDB sektor perikanan (atas dasar harga konstan) mencapai senilai Rp. 227,3 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,95 persen atau naik 15,33 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,15 persen.

Menurutnya kenaikan nilai PDB sektor perikanan tidak terlepas dari fenomena produk perikanan budidaya yakni produksi ikan kakap dan kerapu hasil budidaya yang meningkat cukup tinggi. Disisi lain kontribusi ekspor udang Indonesia yang tinggi terhadap total ekspor produk perikanan.

Pertumbuhan makro ekonomi ini tentunya tidak terlepas dari semakin membaiknya iklim usaha budidaya di masyarakat. Disisi lain, kinerja ekspor subsektor ini juga menunjukan neraca yang positif.

BPS mencatat tahun 2017 nilai ekspor perikanan budidaya mencapai 207,8 juta US$ naik 20,37 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai 176,6 juta US$. Kinerja ekspor menjadi salah satu komponen yang diharapkan dongkrak nilai PDB Indonesia.

Sebelumnya Lembaga Riset Internasional, IPSOS Business Consulting seperti dikutip kompas.com, menyatakan bahwa investasi di bidang perikanan budidaya lebih menjanjikan. Kondisi ini tentunya menjadi peluang besar dalam memicu pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan bahwa KKP akan menggenjot pemanfaatan potensi nilai ekonomi perikanan budidaya, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional.

“Kita memiliki total potensi luas lahan indikatif sekitar 17 juta hektare (ha). Jika saja mampu dimanfaatkan luas lahan efektifnya secara optimal, kita bisa meraup nilai ekonomi untuk dongkrak PDB”, ungkap Slamet.

Hal lainnya, menurut Slamet, subsektor perikanan budidaya juga memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat.

“Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2018 harus lebih dari 100. Pendapatan pembudidaya yang tahun 2017 mencapai 3,28 juta, akan ditingkatkan dengan terus menciptakan efesiensi usaha budidaya”, imbuhnya.

Slamet juga menegaskan, sesuai intruksi Presiden untuk mendorong program program yang bersifat padat karya, maka pihaknya akan fokus dengan mendorong kegiatan yang langsung menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Disisi lain, karakteristik usaha budidaya di Indonesia hampir 80 persen merupakan skala kecil menengah, menurutnya menjadi nilai tersendiri bagi kekuatan struktur ekonomi Indonesia karena lebih banyak mendorong pemberdayaan masyarakat.

“KKP punya program prioritas yakni rehabilitasi saluran irigasi, revitalisasi kawasan, dan minapadi yang memang akan banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat. Untuk rehabilitasi saluran irigasi saja, tahun 2017 kemarin diperkirakan tenaga kerja masyarakat diperkirakan lebih dari 1.500 orang”, jelas Slamet.

Untuk mempercepat investasi di bidang perikanan budidaya, KKP juga telah melakukan reformasi tata kelola perijinan dari semula paper-based menjadi berbasis online.

“Akhir tahun lalu, KKP telah meluncurkan aplikasi perijinan online AKUBISA. Ini akan menjadi titik tolak dalam memberikan layanan perijinan yang lebih prima, terkontrol, cepat, tepat dan lebih responsible”, pungkasnya.

Sementara itu, tahun 2018, KKP akan tetap melanjutkan program tahun sebelumnya yakni berupa dukungan langsung dan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan usaha dengan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik.

Disamping menggandeng pihak lain (BUMN dan Swasta) untuk turut andil mengembangkan subsektor ini baik melalui investasi maupun kemitraan usaha. (eff)