JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk memastikan program perumahan pemerintah berjalan tepat sasaran melalui penguatan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Anggota BPK Haerul Saleh di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026) malam. Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran pimpinan tinggi Kementerian PKP, termasuk Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel dan Inspektur Jenderal Heri Jerman.
Maruarar menyebutkan, koordinasi ini menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sekaligus memperkuat tata kelola program perumahan yang saat ini terus diperluas pemerintah.
“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026 mengalami peningkatan signifikan. Karena itu, kami ingin memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, sesuai prosedur, dan berbasis data yang akurat,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, validitas data penerima menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, pemerintah juga mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan utama.
Menurut Maruarar, sinergi dengan BPK tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam memastikan setiap tahapan program berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, Kementerian PKP optimistis program perumahan, khususnya BSPS atau bedah rumah, dapat memberikan dampak nyata sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara
About The Author
