Petugas menghitung suara di tempat pemungutan suara di Beirut setelah selesainya pemilu parlemen Lebanon, Minggu (6/5/2018). (Foto: AFP)

Lebanon Gelar Pemilu Pertama Sejak 2009

JAKARTA (IndependensI.com) – Lebanon menggelar pemilihan anggota parlemen untuk pertama kalinya dalam hampir satu dasawarsa, Minggu (6/5/2018). Negeri itu terakhir kali melaksanakan pemilu pada 2009, untuk masa bakti parlemen yang seharusnya hanya empat tahun.

Tapi parlemen memperpanjang masa baktinya dua kali terkait masalah keamanan di Suriah, sekaligus untuk mereformasi undang-undang pemilu.

Lembaga itu mengubah sistem pemungutan suara, mengurangi jumlah daerah pemilihan, dan untuk pertama kalinya memperkenankan warga Lebanon yang berada di luar negeri memilih.

Hisbullah, kelompok bersenjata yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain, berusaha menambah jumlah kursinya di parlemen. Total terdapat 128 kursi yang diperebutkan partai-partai di Lebanon.

Tempat pemungutan suara (TPS) ditutup pada pukul 19.00 waktu setempat (23.00 WIB). Beberapa TPS masih memberi kesempatan warga untuk memilih hingga pukul 20.00.

Warga Lebanon tampak kurang antusias memberikan suaranya. Menteri Dalam Negeri Nohad Machnouk mengatakan partisipasi pemilih hanya 49,2%, lebih rendah dibanding pada 2009 yang mencapai 54%. Hasil resmi kemungkinan baru diumumkan pada Senin atau Selasa ini.

Puluhan ribu orang Lebanon yang tinggal di luar negeri sudah memberikan suaranya beberapa hari lalu. Baru kali ini mereka bisa berpartisipasi dalam pemilu setelah adanya perubahan sistem pemilihan.

Jumlah daerah pemilihan dikurangi, dan pemilu menggunakan sistem proporsional. Sistem ini memungkinkan kursi parlemen tersebar di antara kelompok Kristen dan Islam yang beragam.

Lebanon sudah sejak lama menggunakan sistem politik pembagian kekuasaan antara denominasi agama yang berbeda-beda. Jumlah kursi di parlemen dibagi antara Kristen dan Muslim, serta presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen harus memiliki latar belakang agama tertentu.

Perdana Menteri Saat al-Hariri memicu krisis politik pada November 2017 dengan terbang ke Arab Saudi. Lewat siaran televisi, dia mengumumkan pengunduran dirinya karena mengaku takut dibunuh.

Kira-kira dua pekan berselang, dia “menunda” pengunduran drinya setelah berdialog dengan Presiden President Michel Aoun di Lebanon. Pada Desember 2017, dia membatalkan pengunduran dirinya.